Habis Terang, Terbit Gelap Bagi Moeldoko

Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang diiniasi oleh beberapa mantan kader partai dan sekumpulan kader aktif lainnya, telah berlangsung di hotel The Hill Sibolangit, Medan-Sumatera Utara. Hasilnyapun, sudah diketahui oleh publik negeri ini. Jenderal Purn Moeldoko ditetapkan secara aklamasi sebagai Ketua Umum yang baru, menggantikan AHY yang terpilih pada kongres V Demokrat Maret 2020 yang lalu.

Usai Kongres yang dimotori oleh Max Sopacua, Jhoni Allen Marbun, dan beberapa mantan kader partai senior lainnya itu, datanglah berbagai tanggapan, respon, atau reaksi, bahkan isu tak sedap yang boleh dikatakan sebagai noda yang mengiringi kemenangan seorang Moeldoko di dalam KLB itu. Beberapa noda yang dimaksudkan, akan disebut beberapa di antaranya yakni:

Pertama, bukanlah menjadi suatu rahasia umum bahwa KLB itu terjadi secara ilegal dan tidak konstitusional. KLB yang berlangsung di Medan Sumatera Utara itu, tidak mendapatkan restu dari Majelis Tinggi Partai yang diketuai oleh SBY. Walaupun pada akhirnya, mereka-mereka yang menggagasnya berdalih dengan berbagai alasan bahwa KLB tersebut dikehendaki oleh pimpinan tertentu atau kader lain dalam tubuh Demokrat sesuai AD/ ART Partai tetapi, jikalau itu tidak direstui Majelis Tinggi Partai maka, tetaplah tidak sah. Oleh karena itu, wajarlah kalau kemudian seorang AHY, SBY, dan berbagai pihak lain bersuara agar pihak pemerintah tidak mensahkan hasil KLB tersebut.

Kedua, seorang Moeldoko tidak hadir secara langsung dalam Kongres Luar Biasa tersebut tetapi, kemudian terpilih sebagai Ketua Umum partai yang baru. Padahal, sosok Marzuki Ali yang menjadi saingan Moeldoko saat itu, hadir secara langsung. Jhoni Allen sebagai pemimpin sidang hanya bertanya kepada beserta yang hadir untuk menunjukkan tangan atau berdiri sebagai bentuk persetujuan atau dukungan ketika nama Moeldoko disebut. Hal yang sama berlaku juga ketika nama Marzuki yang disebut. Lalu Jhoni Alllen mengetuk palu dan menyebut nama Moeldoko yang terpilih menjadi Ketua Umum.

Diketahui bahwa Moeldoko bukanlah seorang kader atau anggota dari Partai berlambang Mercy itu. Apalagi Kepala Staf Presiden itu tidak hadir secara langsung dalam KLB tersebut. Sebagai orang yang bukan berasal dari dalam partai, Moledoko seharusnya, hadir dan menunjukkan kartu tanda peserta KLBnya agar dijadikan sebagai tanda anggota kader yang baru masuk melalui KLB sebagai syarat penetapannya sebagai anggota Demokrat dengan nomor khusus, sehingga layak atau pantas dicalonkan sebagai Ketua Umum.

Ketiga, setelah KLB berlangsung dan Moeldoko terpilih menjadi Ketua Umum yang baru, tersiar kabar tak sedap di kalangan masyarakat bahwa para peserta yang hadir dalam KLB tersebut, diiming-imingi dengan sejumlah uang yang jumlahnya cukup fantastis yakni Rp. 100 Juta per peserta. Iming-iming inilah yang kemudian memaksa banyak kader untuk melakukan beragam cara untuk hadir. Akan tetapi, setelah KLB terlaksana, terdapat beberapa peserta yang mengaku kecewa karena janji itu tidak terealisasi. Ada yang mengaku hanya menerima Rp. 10 juta. Maka, dapat diambil kesimpulan bahwa KLB itu terwujud karena uang dan betapa murahnya para kader partai itu. Kalau kemudian jumlahnya tidak sesuai maka, akan terjadi persoalan baru dalam tubuh Demokrat versi Moeldoko. 

Keempat, tidak ada registrasi peserta dalam KLB tersebut. Padahal, semua peserta yang hadir sudah diberikan kartu peserta yang dilengkapi dengan Barcode. Tiadanya registrasi dalam KLB yang berlangsung Sibolangit itu, memungkin siapa saja yang ada di sana untuk boleh masuk dan terlibat dalam KLB tersebut. Maka, kalau kemudian jumlah peserta KLB membludak, sebagaimana dikatakan oleh HM Damrizal, jangan-jangan ditenggarai oleh persoalan ini. 

Terakhir adalah Moeldoko mungkin saja akan diberhentikan secara tak terhormat sebagai Kepala Staf Presiden. Apa yang dilakukan oleh seorang Moeldoko, memang hak pribadinya untuk berpolitik akan tetapi, sebagai pribadi yang berada dalam lingkaran istana, seharusnya menjalankan hak politiknya itu secara terhormat, sehingga pemerintah tidak terseret-seret dalam arus politik suatu partai tertentu.

SALAM