Mengkritisi Pola Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Kasus Gagal Panen Padi di Magepanda

Setelah menjalankan tugas edukasi, pemerintah dapat membantu pengadaan fasilitas dan infrastruktur di bidang pertanian. Tambahan pula, fungsi kontrol di lapangan perlu digiatkan pelaksanaannya. Keluhan kerap datang dari masyarakat bahwa ada ketua kelompok tani yang menganggap traktor bantuan dari pemerintah adalah miliknya secara pribadi dengan alasan dirinya yang lebih berkorban dan mengalami kerugian yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Masalah seperti ini kadang luput dari perhatian. Pemerintah harus selalu turun ke lapangan untuk memastikan segala sesuatu berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini perlu dibuat bukan karena pemerintah meragukan para petani yang telah dipercayakan, melainkan sebagai upaya meminimalisasi potensi human error mengingat segala sesuatu mungkin saja terjadi. Banyak kebijakan baik yang ada, tetapi pelaksanaannya di lapangan belum maksimal. Pengawasan dan kontrol pemerintah harus berkelanjutan, guna memastikan penghasilan, dan sistem kerja yang dibangun oleh para petani berjalan baik adanya demi meningkatkan produktivitas hasil pertanian.