Getir Covid-19 dan Depresi Ekonomi terhadap Dunia Pendidikan

Bak menggenggam bara api biar menjadi arang, bumi pertiwi kini tengah menghadapi cobaan yang sangat berat, ujian serta cobaan datang silih berganti baik dari aspek politik, ekonomi, kesehatan maupun dari sektoral dunia pendidikan itu sendiri. Terlepas dari hegemoni imbas perang biologis antara AS dan China, ketidakpastian pemerintah dalam memberlakukan status darurat kesehatan masyarakat berdampak luas terhadap rakyat terutama disektoral tenaga kesehata, pendidikann dan korban dari Covid-19 itu sendiri.

Minimnya edukasi dan informasi ditambah kurangnya sosialisasi dari perangkat pusat dan daerah membuat sebagian masyarakat terutama di daerah menganggap jenazah yang terkena virus covid ini masih bisa menyebarkan bibit penyakit/inang. Ditambah blow up dari beberapa mediaRp dan buzzeRp membuat sebagian masyarakat menjadi parno dan khawatir berlebihan.

Seyogyanya di dalam tanah ada jutaan mikroorganisme atau triliunan mikroba lain yang akan mengurai dan langsung menetralisir virus tersebut. Dan tidak akan bercampur dengan resapan air tanah warga, bila tempat pemakaman dengan pemukiman warga minimum berjarak 500 meter. Pun mayit tersebut juga sudah dibungkus dengan kantung plastik setelah sebelumnya sudah dibekukan di dalam mesin freezer, tentu para nakes sudah memenuhi mekanisme SOP tersebut. Betul harus khawatir tetapi jangan pula hilangkan rasa kemanusiaan itu. Hanya karena ketakutan yang tidak berdasar akhirnya menjadi  hilang akal.

Dewasa ini masyarakat dikejutkan oleh pembebasan narapidana, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) melaporkan sebanyak 31.786 narapidana melalui program asimilasi dan integrasi yang konon katanya adalah untuk mencegah penyebaran virus corona. Terlepas dari keanehan putusan tersebut, ada standar ganda yang hendak ditujukan dan framing untuk menutupi kegagalan ekonomi serta membiaskan kelalaian pusat dalam menangani virus konyol Covid-19 ini. Bagaimana tidak aneh, setelah mereka dibebaskan apakah mereka langsung mendapatkan pekerjaan, kalau tidak mereka akan kerja apa, seperti apa dan dimana, lantas bagaimana cara menafkahi diri dan keluarganya. Keresahan keresahan sosial yang timbul akibat ketimpangan kebijakan ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia yang pada gilirannya dapat mengakibatkan ancaman non militer, dan berujung mengancam kedaulatan negara.

Di lain hal depresi ekonomi yang dialami masyarakat Indonesia juga menjadi salah satu alasan kenapa tingkat pengangguran melonjak tinggi. Dalam rapat kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR, Senin (6/4/2020). Sri Mulyani mengungkapkan outlook pendapatan negara turun sebesar Rp 472,3 triliun dari target Rp 2.233,2 triliun menjadi Rp 1.760,9 triliun. Ini diakibatkan kondisi ekonomi yang melemah, dukungan insentif pajak, dan penurunan tarif PPh. Dilansir dari CNN Indonesia, 13 April 2020. Total 1.6 juta pekerja yang di PHK dan dirumahkan, belum ditambah gulung tikarnya para pelaku UMKM di daerah maupun di kota. Gelombang pengangguran ini tentu akan berujung kepada aksi kriminalitas maupun vandalisme. Sebab orang akan melakukan apa saja demi bertahan hidup, bahkan rela "membunuh" karakter, prinsip serta integritasnya hanya untuk memenuhi kebutuhan perutnya.

Khawatir tidak hanya berdampak pada pelaku ekonomi, fenomena Covid ini dalam sektoral pendidikan pun ikut terkena dampak dari rentetan peristiwa peristiwa ini. Mahasiswa yang sekaligus pekerja dan terkena PHK akan berimbas kepada pembayaran kuliah di semester berikutnya, mahasiswa yang dinyatakan lulus setelah sebelumnya mengikuti sidang online,  lantas kemana mereka nanti harus berlabuh kemasa depannya.

Sementara gelombang PHK telah terjadi di berbagai wilayah. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sebanyak 14.053 pekerja dirumahkan dan 5.047 terkena PHK. Tentu penyebabnya adalah perusahaan sudah mengalami kesulitan dalam neraca keuangannya. Belum ditambah kegundahan para orang tua yang di PHK harus membayar SPP sekolah atau kuliah anaknya, sementara Pembatasan Sosial Berskala Besar sudah diberlakukan dibeberapa wilayah. Meski PSBB atau karantina wilayah ini adalah simulasi umat untuk menghadapi Ad Dukhan nanti.

Terlepas dari kegetiran itu semua, ini adalah fit and proper test bangsa Indonesia untuk lulus menjadi bangsa yang besar menuju sebuah peradaban baru. Utamanya adalah menjaga nilai nilai kemanusiaan, sebab dari kemanusiaan yang adil dan beradab itu niscaya melahirkan sebuah peradaban yang sesuai dengan moral bangsa dan para pendiri luhur negeri. Marilah bangun jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya.

Penulis :

Mawardi Nurullah, M.Pd