d. Perlindungan terhadap Kekuasaan Otoriter: Demokrasi yang berfungsi baik juga dapat melindungi masyarakat dari kekuasaan otoriter dan penyalahgunaan kekuasaan. Prinsip-prinsip demokrasi, seperti pemilihan umum yang bebas dan adil, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hukum yang kuat, membantu mencegah penindasan dan pelanggaran HAM oleh pemerintah.
Era Kolonialisme dan Pengaruhnya terhadap Demokrasi dan HAM
Era kolonialisme memiliki dampak yang signifikan terhadap perkembangan demokrasi dan HAM di negara-negara berkembang. Pada masa kolonial, banyak negara mengalami penjajahan yang mengakibatkan pembatasan hak-hak politik dan sosial bagi masyarakat pribumi. Kolonialisme juga menciptakan ketidaksetaraan ekonomi yang besar antara penguasa kolonial dan penduduk asli.
Pengaruh kolonialisme terhadap demokrasi dan HAM dapat dilihat dalam bentuk pembatasan kebebasan berpendapat, penindasan gerakan kemerdekaan, dan diskriminasi rasial. Banyak negara berkembang mengalami perjuangan panjang untuk mendapatkan kemerdekaan politik dan menghapuskan sistem kolonial yang merugikan hak-hak asasi manusia.
Proses Dekolonisasi dan Perjalanan Menuju Demokrasi
Proses dekolonisasi merupakan tahap penting dalam sejarah demokrasi dan HAM di negara-negara berkembang. Setelah era kolonialisme berakhir, banyak negara berkembang memulai perjalanan menuju kemerdekaan politik dan upaya untuk membangun sistem politik yang lebih demokratis. Proses ini seringkali diwarnai dengan konflik internal, pertarungan kekuasaan, dan perjuangan untuk mengakui hak-hak asasi manusia.
Otoritarianisme atau pengendalian pemerintah yang otoriter menjadi tantangan serius bagi demokrasi dan HAM di negara-negara berkembang. Pemerintah otoriter cenderung membatasi kebebasan sipil, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan organisasi politik. Dampak dari otoritarianisme terhadap demokrasi dan HAM meliputi:
*Pembungkaman oposisi politik dan aktivis masyarakat sipil.
*Penangkapan dan penahanan yang sewenang-wenang terhadap mereka yang mengkritik pemerintah.
*Penggunaan kekerasan atau represi terhadap demonstran atau protes masyarakat.
*Pembatasan akses informasi dan kebebasan media.
*Kondisi kerja yang tidak aman bagi jurnalis dan pekerja hak asasi manusia.
