Ketika pertama kali baca berita operasi tangkap tangan (OTT) yang dieksekusi oleh KPK terhadap M Sanusi, anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra dan Ariesman Widjaja, President Director PT Agung Podomoro Land, ingatan aku melayang pada tahun 2012 yang silam.
Perusahaan tempatku dulu bekerja adalah salah satu Kontraktor dalam pekerjaan proyek Agung Podomoro Land di Hotel Pullman Central Park, Central Park Office, dan Podomoro City. Central Park adalah kawasan elit di Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, yang terdiri dari pusat perbelanjaan, perkantoran, dan Apartemen.
Mendengar nama Ariesman Widjaja yang hampir setiap hari menghias layar Televisi dan media cetak lantaran suap terhadap M Sanusi membuatku bertanya-tanya kok bisa perusahan sekaliber Agung Podomoro Land itu bisa teledor begitu.
Bukankah selama ini sudah banyak pejabat negara dan para wakil rakyat yang ditangkap KPK setelah percakapan mereka melalui telpon disadap oleh KPK? Apakah Ariesman tak menyadari bahwa percakapan dirinya dengan Wakil Rakyat rentan disadap oleh KPK?
Agung Podomoro Land itu perusahan besar dan sangat profesional, aku tahu persis karena pada tahun 2012 dulu, aku bolak balik berurusan dengan perusahaan ini, baik itu mulai dari aktifitas tender, pelaksanaan proyek, sampai pada aktifitas melakukan penagihan.
Saat itu Ariesman Widjaja ini masih menjabat sebagai Direktur PT Agung Podomoro Land, belum jadi Presdir, dimana Project Directornya adalah Paul Christian. Untuk urusan operasionalnya dihandle oleh Jansen Rachmat yang menjabat sebagai General Manager.
Dalam SPK mereka ada satu klausul yang menyatakan bahwa Penerima Tugas tidak diperbolehkan memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada pemberi Tugas.
Artinya mereka sangat ketat dan mengharamkan kecurangan, termasuk namun tak terbatas pada anti suap maupun gratifikasi dalam bentuk apapun. Tapi kenapa bisa Ariesman Widjaja sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Agung Podomoro Land justru melakukan perbuatan terlarang berupa suap dan gratifikasi kepada anggota DPRD DKI dalam skala proyek yang lebih besar?
Apakah ia khilaf atau kalap mata dengan proyek prestisius Reklamasi di pantai utara Jakarta itu, ataukah integritas Agung Podomoro Land dalam komitmen mereka terhadap anti suap dan gratifikasi sudah tergerus dan terkikis habis?
Untuk bisa menang tender di Agung Podomoro Land itu bukan perkara yang mudah, susahnya bukan main. Standard mereka standard Internasional.Team kami pontang panting babak belur melengkapi semua persyaratan yang mereka persyaratkan, termasuk Jaminan Bank Garansi (5% dari nilai kontrak) dari Bank Devjsa. Bank Garansi ini bersifat Irrevocable dan unconditional (tak dapat dibatalkan dan tanpa syarat) dengan masa berlaku 3 (tiga) bulan.
