Orang bijak bilang "Kegagalan adalah Kesuksesan yang Tertunda". Wise Words Ini sangat cocok disematkan kepada Koalisi Merah Putih saat ini yang sebelumnya telah gagal bertarung pada Pilpres 2014, namun kini bangkit kembali meraih asa yang membuncah dalam dada.
Koalisi Indonesia Hebat yang terdiri dari dua partai besar, PDIP dan PKB, plus dua partai gurem binti bekicot yakni Nasdem dan Hanura, dalam perjalanan muhibahmya dipastikan akan kelimpungan terseok-seok dan tertatih-tatih lantaran kuatnya cengkraman Koalisi Merah Putih yang berjaya mengaum di Senayan.
Bagaimana tidak, Koalisi Merah Putih yang beranggotakan mayoritas partai kelas kakap setengah hiu itu yang terdiri dari Partai Golkar, Partai Gerindra, PPP, PAN, PKS, dan Partai Demokrat kian kokoh berkibar dan menggurita di Senayan.
Apalagi setelah UU Pilkada Tak Langsung itu dikembalikan mekanisme pemilihan melalui DPRD oleh Koalisi Merah Putih, maka mayoritas Koalisi Merah Putih sudah pasti akan mendominasi Kepala Daerah diseluruh penjuru negeri.
Siapa bilang pilkada langsung akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat luas? Apa lu mau bukti? Supaya Anda tahu saja, mantan Bupati Tegal, Agus Riyanto dari PDIP, tertangkap melakukan korupsi pembangunan jalan sebesar Rp. 1,73 milyar pada tahun 2007. Mantan Bupati Brebes, Indra Kusuma dari PDIP, tertangkap korupsi pembelian lahan sebesar Rp. 7,8 milyar pada tahun 2003.
Mantan Wali Kota Semarang, Soemarmo Hadi Saputro dari PDIP, tertangkap melakukan gratifikasi terhadap DPRD sebesar Rp. 304 juta pada tahun 2012 yang lalu. Mantan Bupati Batang, Bambang Bintoro dari PDIP, tertangkap melakukan korupsi dana Purnabhakti dan asuransi sebesar Rp. 796 juta pada tahun 2004.
Mantan Bupati Sragen, Untung Wiyono dari PDIP tertangkap melakukan korupsi dana APBD sebesar Rp. 11,2 milyar pada tahun 2010. Lalu ada pula mantan Bupati Kendal, Hendy Boedoro, orang PDIP yang tertangkap melakukan korupsi uang kabupaten Kendal sebesar Rp. 13,121 milyar pada tahun 2003.
Mantan Bupati Cilacap, Probo Yulastoro dari PDIP tertangkap korupsi dana APBD sebesar Rp. 7,2 milyar pada tahun yang sama, 2004. Mantan Bupati Pati, Tasiman dari PDIP, tertangkap melakukan korupsi Rp. 1,9 milyar pada tahun 2003.
Itu masih belum cukup. Mantan Bupati Demak, Endang Setyaningdyah dari PDIP tertangkap melakukan korupsi dana APBD sebesar Rp. 2,1 milyar pada tahun 2006. Bupati Karanganyar, Rina Iriani Sri Ratnaningsih, tersangka kasus korupsi bantuan subsidi perumahan dari Kemenpera kepada Koperasi Serba Usaha (KSU) Sejahtera di Karanganyar Bali pada tahun 2008 yang silam.
Tuh kan? Itu baru segelintir bukti lho. Itu belum termasuk ulah jumawanya Bupati Aceng Fikri dan Bupati Koboi Marianus Sae yang blokir Bandara dulu itu. Kalau semua ku jabarkan semua bukti disini bisa panjang berkilo-kilo ini tulisan.
Bukti-bukti seiprit itu saja sudah cukup bahwasannya pilkada langsung hanya akan menimbulkan praktik korupsi yang membabi-buta karena merasa dipilih oleh rakyat.
