Ignasius Jonan
- Dianggap gagal menangani Perhubungan Udara karena AirASia QZ8501 terbang tanpa izin terbang pada hari Minggu tujuan Surabaya-Singapura PP.
- Gagal membereskan petaka Brexit dan menolak disalahkan atas tragedi itu.
- Menolak proyek kereta cepat dan tak mau hadir disaat Jokowi meluncurkan program itu.
- Melarang angkutan berbasis online, namun akhirnya diperbolehkan lagi setelah dipanggil ke Istana Negara dan ditegur Jokowi.
- Menolak pembangunan Bandara Lebak khusus untuk Lion Air atas Proposalnya Rusdi Kirana yang juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
- Gagal menangani kisruh Lion Air, terutama masalah jasa pelayanan penumpang dan barang di sisi darat (ground handling) di Bandara Soekarno Hatta.
Rizal Ramli
- Berseteru dengan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait pembelian 350 pesawat Airbus untuk Garuda Indonesia.
- Gagal menangani masalah lamanya waktu inap barang (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok.
- Berseteru dengan Menteri ESDM Sudirman Said terkait perpanjangan kontrak Freeport, proyek listrik 35.000 megawatt, hingga pembangunan blok Masela.
- Menantang Wakil Presiden Jusuf Kalla soal proyek listrik 35.000 megawatt.
- Berseteru dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama terkait penghentian proyek reklamasi Pulau G di Pantai Utara, Jakarta.
Sudirman Said
- Biang kerok kegaduhan soal kasus Papa Minta Saham (Skandal Freeport Gate).
- Menerbitkan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga kepada Freeport secara sepihak.
- Ngotot mempercepat perpanjangan kontrak Freeport yang seharusnya berakhir pada tahun 2021 mendatang dengan cara merubah Kontrak Karya (KK) Freeport menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), berdasarkan UU 4/2009 sehingga yang semula Kontrak Freeport akan berakhir pada tahun 2021 menjadi berakhir pada tahun 2015, namun ditolak oleh Presiden Jokowi.
- Perseteruan dengan Rizal Ramli soal perpanjangan kontrak freeport serta proyek 35.000 Megawatt.
- Ricuh pembangunan Blok Masela.
Yuddy Chrisnandi
- Menimbulkan kegaduhan terkait masalah rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil.
- Melarang PNS rapat di hotel, padahal dia sendiri menggelar rapat di Hotel Bidakara, Jakarta, dengan dalih ruangan Meeting di kantornya penuh.
- Berseteru dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait persoalan penerapan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk PNS DKI Jakarta.
- Menimbulkan kericuhan soal rapor penilaian akuntabilitas kinerja Menteri Kabinet Kerja, padahal itu hak prerogatifnya Presiden.
- Melarang PNS mudik menggunakan mobil dinas, namun dia sendiri menggunakan mobil dinas saat mudik ke kampung halamannya di Bandung, Jawa Barat.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!