Ignasius Jonan
- Dianggap gagal menangani Perhubungan Udara karena AirASia QZ8501 terbang tanpa izin terbang pada hari Minggu tujuan Surabaya-Singapura PP.
- Gagal membereskan petaka Brexit dan menolak disalahkan atas tragedi itu.
- Menolak proyek kereta cepat dan tak mau hadir disaat Jokowi meluncurkan program itu.
- Melarang angkutan berbasis online, namun akhirnya diperbolehkan lagi setelah dipanggil ke Istana Negara dan ditegur Jokowi.
- Menolak pembangunan Bandara Lebak khusus untuk Lion Air atas Proposalnya Rusdi Kirana yang juga merupakan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
- Gagal menangani kisruh Lion Air, terutama masalah jasa pelayanan penumpang dan barang di sisi darat (ground handling) di Bandara Soekarno Hatta.
Rizal Ramli
- Berseteru dengan Menteri BUMN Rini Soemarno terkait pembelian 350 pesawat Airbus untuk Garuda Indonesia.
- Gagal menangani masalah lamanya waktu inap barang (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok.
- Berseteru dengan Menteri ESDM Sudirman Said terkait perpanjangan kontrak Freeport, proyek listrik 35.000 megawatt, hingga pembangunan blok Masela.
- Menantang Wakil Presiden Jusuf Kalla soal proyek listrik 35.000 megawatt.
- Berseteru dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahaja Purnama terkait penghentian proyek reklamasi Pulau G di Pantai Utara, Jakarta.
Sudirman Said
- Biang kerok kegaduhan soal kasus Papa Minta Saham (Skandal Freeport Gate).
- Menerbitkan Izin Ekspor Konsentrat Tembaga kepada Freeport secara sepihak.
- Ngotot mempercepat perpanjangan kontrak Freeport yang seharusnya berakhir pada tahun 2021 mendatang dengan cara merubah Kontrak Karya (KK) Freeport menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), berdasarkan UU 4/2009 sehingga yang semula Kontrak Freeport akan berakhir pada tahun 2021 menjadi berakhir pada tahun 2015, namun ditolak oleh Presiden Jokowi.
- Perseteruan dengan Rizal Ramli soal perpanjangan kontrak freeport serta proyek 35.000 Megawatt.
- Ricuh pembangunan Blok Masela.
Yuddy Chrisnandi
- Menimbulkan kegaduhan terkait masalah rasionalisasi Pegawai Negeri Sipil.
- Melarang PNS rapat di hotel, padahal dia sendiri menggelar rapat di Hotel Bidakara, Jakarta, dengan dalih ruangan Meeting di kantornya penuh.
- Berseteru dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terkait persoalan penerapan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) untuk PNS DKI Jakarta.
- Menimbulkan kericuhan soal rapor penilaian akuntabilitas kinerja Menteri Kabinet Kerja, padahal itu hak prerogatifnya Presiden.
- Melarang PNS mudik menggunakan mobil dinas, namun dia sendiri menggunakan mobil dinas saat mudik ke kampung halamannya di Bandung, Jawa Barat.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
Beri Komentar
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!