Usul Buat Ahok, Bagaimana Kalau JPO di Jakarta Dijadikan Plaza JPO?

Kalau saat ini program kerja Ahok akan membangun 2.700 kilometer trotoar diseluruh Jakarta dengan nama proyek Plaza Jalan Kaki dimana semua trotoar akan dibangun dengan lebar 10 hingga 15 meter, maka melalui tulisan ini, aku mengusulkan bagaimana kalau Ahok merenovasi semua JPO di Jakarta ini, tentunya koordinasi dengan Dinas Perhubhngan, dengan konsep yang sama dengan proyek Plaza Jalan Kaki itu?

Aku membayangkan betapa indahnya kota ini jika semua JPO luasnya juga 10 hingga 15 meter dengan konsep rancang bangun proyek Plaza JPO yang didesain seartistik mungkin dimana tangga untuk naik maupun turun JPO dengan menggunakan Lift, sehingga kaum disabilitas dan manula pun juga dapat menikmati fasilitas JPO.

Sepanjang sisi koridor JPO yang luas itu bisa dialokasikan untuk space buat coffee corner, bread & bakery corner, serta jajanan rakyat yang dikelola oleh Pemprov DKI dimana tempat duduk yang minimalis ditata menghadap view ke jalanan Jakarta yang hijau dan indah.

View yang indah dari atas JPO Tol JORR TB. Simatupang, Jakarta Selatan (dokpri)

Tujuannya tentu saja agar para pejalan kaki, selain merasakan kenyamanan ketika menyeberang, juga dapat berleha-leha sejenak sambil ngopi-ngopi dulu di coffee corner menikmati kueh-kueh dan jajanan rakyat, serta indahnya kota Jakarta dengan gedung-gedung pencakar langit yang berkilau menjulang tinggi sembari mengakses media sosial melalui fasilitas free wifi disepanjang koridor JPO.

Konsep JPO didesain dengan konsep tertutup dengan fasilitas air conditioner dan free wifi dimana kaca yang bening menutupi seluruh JPO dari bawah Lift naik sampai Lift turun sehingga AC-nya sejuk dan tak terbuang keluar jika JPO-nya dengan konsep terbuka.

Ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan konsep Plaza JPO ini, yang pertama, konsep ini baik secara estetika dan tata kota, yang kedua, membantu warga DKI menambah penghasilan dari hasil penjualan kopi, kueh-kueh serta jajanan rakyat diatas JPO, dan yang ketiga, menambah income bagi Pemprov DKI dari hasil sewa lahan diatas JPO.

Bayangkan saja, saat ini total ada 301 JPO diseluruh Jakarta, dengan demikian jika 1 JPO diisi oleh, taruhlah, sepuluh pedagang yang telah terdaftar resmi dalam database Pemprov DKI, maka sudah ada pemasukan sewa lahan dari 3,010 pedagang yang sewa lahan diseluruh JPO di Jakarta.

Jika harga sewa lahan untuk para pedagang, taruhlah, setiap pedagang dikenakan biaya sewa yang murah saja sebesar Rp 500 ribu per bulan, maka dalam sebulan income yang diperoleh Pemprov DKI sudah sebesar kurang lebih  Rp 1,5 miliar. Kan lumayan bagi Pemprov DKI untuk mengelola alokasi dana itu ke pos-pos tertentu dalam kaitannya dengan perawatan dan pengembangan fasilitas JPO

JPO Arteri TB. Simatupang, Jakarta Selatan (dokpri)

Proyek Plaza JPO itu bukan hal yang mustahil untuk direalisasikan tanpa perlu menggelontorkan sepeserpun dana APBD DKI, melainkan bisa di-sundul melalui biaya kewajiban kontribusi pengembang yang meminta penambahan Koefisien Luas Bangunan (KLB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2015.

Betapa indahnya jika imaginasi ini bisa terwujud demi Jakarta yang lebih baik dan lebih manusiawi, sehingga tak ada lagi kisah yang memilukan hati ambruknya JPO lantaran termakan umur, serta kasus perkosaan diatas JPO yang gelap dan kumuh tempat tongkrongannya anak punk.

Salam smart city.