Kawasan Pinggiran yang Luput dari Perhatian

Banyuwangi merupakan kabupaten terluas di Jawa Timur dengan luas wilayahnya mencapai 5.782,50 km yang terletak di ujung timur Pulau Jawa. Berbatasan dengan kabupaten Situbondo di sebelah utara, Selat Bali di timur, Samudra Hindia di selatan, serta Kabupaten Jember dan Bondowoso di sebelah barat menjadikan Banyuwangi cukup strategis karena menghubungkan titik penting (Surabaya- Situbondo- Banyuwangi- Jember). Kota Banyuwangi juga dilengkapi Bandara Blimbingsari dan  Pelabuhan Ketapang yang terhubung dengan Pelabuhan Gilimanuk, sehingga menjadi salah satu akses utama penghubung Pulau Jawa dengan Pulau Bali. 

Selain didukung oleh letak yang strategis, di Banyuwangi juga terdapat dengan ragam bentang alam yang dapat dijadikan objek wisata. Maka tak heran jika sektor pariwisata merupakan sektor andalan di Banyuwangi. Berbagai kegiatan diselenggarakan untuk menarik wisatawan, seperti festival budaya yang rutin diadakan di Banyuwangi. Pengembangan kota terus dilakukan, inovasi-inovasi baru membuat kota Banyuwangi berkembang pesat sebagai kota pariwisata. Penataan kawasan objek wisata, peningkatan akses jalan, serta perbaikan fasilitas umum juga gencar dilakukan.

Namun dibalik perkembangan pesat yang terjadi di kota, ternyata masih banyak wilayah pelosok yang kurang mendapat perhatian pemerintah Banyuwangi. Masyarakat pelosok masih mengeluhkan akses jalan yang rusak bahkan tak tersentuh aspal. Contohnya di Dusun Karangrejo Utara, Kecamatan Wongsorejo yang bahkan kesulitan untuk akses air bersih. 

Ketidakmerataan infrastruktur dan akses jalan yang ada di pinggiran kota Banyuwangi juga berimbas pada perekonomian disana. Meskipun pada 2019 angka kemiskinan di Banyuwangi berhasil turun menjadi 7,52 persen ternyata masih banyak masyarakat pinggiran yang hidup dibawah kemiskinan dan tak tersentuh akses yang baik serta  fasilitas perkotaan. Hal ini dapat terjadi akibat penyaluran dana APBD yang kurang merata.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD.

Pada 2020 penanganan pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menghadapi pandemi virus corona cenderung lambat. Mengutip dari situs Banyuwangi.TV dalam wawancaranya, Sekertaris Daerah Kabupaten Banyuwangi mengakui bahwa Banyuwangi belum siap dalam menangani wabah corona. Kendala utama yang dihadapi yaitu penanganan Covid-19 yang berubah-ubah pada awal pandemi sehingga berdampak pada ketidakefektifan penanganan. Begitu juga dengan bantuan yang diberikan masih belum merata ke daerah pinggiran.

Penanganan yang cenderung lambat pada awal pandemi disebabkan oleh penyesuaian dengan keadaan saat itu karena tidak ada yang tahu pasti mengenai virus tersebut. Pandemi Covid-19 juga mengakibatkan krisis ekonomi di seluruh dunia. Namun setahun berlalu, kini negara-negara di dunia mulai bangkit kembali dan memperbaiki ekonomi mereka, begitu juga dengan Indonesia. 

Di Banyuwangi sendiri saat ini yang menjadi fokus APBD Kabupaten Banyuwangi adalah pemulihan ekonomi pandemi. APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2021 diproyeksikan sebagai berikut, pendapatan daerah sebesar Rp. 2,816 triliun yang  bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 592,7 miliar, Pendapatan transfer sebesar Rp. 2,089 triliun dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp.133,9 miliar. 

Dalam upaya pemulihan tersebut dapat dilakukan dengan membangkitkan sektor pertanian, pariwisata, dan penguatan SDM. Pemerintah Banyuwangi juga berupaya mendukung pemerintah pusat dalam hal kesehatan yakni terkait vaksinasi Covid-19. 

Untuk mendukung sektor usaha menengah, pemerintah Banyuwangi rencananya akan melakukan peningkatan kualitas UMKM lokal melalui berbagai kegiatan seperti memberi pelatihan-pelatihan, memberi bantuan alat sebagai modal usaha, memberikan akses pembiayaan perbankan ringan, dan lain-lain. Dalam hal ini diharapkan perhatian pemerintah lebih merata hingga ke pinggiran kota tidak hanya fokus pada pusat kota saja, sebab masih banyak masyarakat pinggiran yang hidup jauh dari kemakmuran.