Meskipun ada undang-undang yang mengatur hak-hak buruh, penegakan hukum sering kali lemah. Banyak buruh tidak mengetahui hak-hak mereka, dan ketika terjadi pelanggaran, mereka sering kali tidak tahu cara untuk mengadukannya
maka dari itu pemerintah harus membuat kebijakan haruslah berpihak pada buruh, dan bukan hanya soal meningkatkan kesejahteraan mereka terapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.Â
ketika buruh memiliki pendapatan , mereka dapat berkontribusi lebih besar terhadap konsumsi dan investasi yang pada akhirnya membantu mendorong pertumbuhan ekonomi.Â
maka dari itu pemerintah perlu meningkatkan kebijakan yang berkaitan dengan buruh di Indonesia serta pengawasan nya.Â
perjuangan buruh di mulai dari hak dasar mereka : mendapat upah yang layak di banyak sektor terutama yang padat akan karya seperti tekstil da garmen buruh sering tenaga yang tidak sesuai dengan SO dan tidak manusia, dan mereka mendapatkan upah yang tidak sebanding jauh dari standar dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan.
keadilan sosial menuntut agar mereka tidak hanya di hargai sebagai sumber daya, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak untuk hidup sejahtera.Â
buruh bukan hanya alat untuk mencapai profit tapi mereka adalah mitra strategis dalam pembangunan ekonomi.Â
buruh memiliki peran penting dalam ekonomi suatu negara buruh adalah komponen utama dalam proses produksi, mereka menjalankan berbagai tugas, mulai dari manufaktur hingga layanan yang secara langsung berkontribusi pada output ekonomi.Â
serta penciptaan nilai tambah melalui pekerjaan yang mereka lakukan, buruh menciptakan nilai tambah produk dan layanan, ini berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapata nasional.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H