Dengan adanya kemudahan dalam mobilisasi masyarakat keluar pulau Madura maka tentu dapat meningkatkan identitas masyarakat lokal dilihat dari bagaimana akhirnya masyarakat madura dapat beradaptasi dengan masyarakat lain di luar pulau madura.
Itu adalah beberapa mamfaat yang bisa di ambil dari adanya kebijakan penggadaan bus trans jatim rute Bangkalan -- Surabaya akan tetapi dalam pelaksanaan kebijakan ini juga mengalami beberpa tantangan yang harus pemerintah atasi demi keberlanjutan dan keberhasilan implementasi dan efektivitas kebijakan ini.
Setelah kita tahu tentang berita pelemparan batu oleh oknum yang belum di ketahui kepada bus trans jatim rute Bangkalan -- Surabaya hal ini tentu menjadi evaluasi bagi pemerintah tentang kebijakan ini, pemerintah harus mencari tahu sebab adanya pelemparan ini.
Faktor penting dari berhasilnya sebuah kebijakan adalah bagaimana partisipasi masyarakat dalam kebijakan tersebut. Apalagi di madura tentunya adanya sebuah kebijakan pasti akan mendapatkan respon yang berbeda- beda, positif dan negatif dari kalangan masyarakat.
Kejadian pelemparan batu terhadap bus trans jatim bisa juga di dasari oleh beberapa faktor yaitu :
1. perubahan yang mereka anggap mengancam identitas lokal dan sektor pencarian ekonomi masyarakat
Adanya bus trans jatim ini di anggap mengancam identitas lokal dan mengubah karakter lokal dengan mengancam sektor transportasi tradisional di madura, karena salah satu sektor pencarian ekonomi masyarakat madura adalah di bidang transportasi.
Â
Dan kita sekarang berada di daerah madura yang nota benenya masyarakatnya tidak begitu terbuka akan hal- hal yang bersangkutan dengan pemerintahan bukaan tidak terbuka akan tetapi kebanyakan mereka merasa awam dengan hal yang berhubungan dengan pemerintahan .
Makanya ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah melihat kultur dan budaya masyarakat lokal sebelum membuat kebijakan serta membuat perencanaan tindakan serta mempre diksi hal-hal apa yang kiranya akan terjadi dari kasus ini mungkin beberapa hal yang bisa pemerintah lakukan untuk mengatasi konflik tentang kebijakan ini
1. melalukan sosialisasi kepada masyarakat
