Demokrasi yang Ada di Indonesia

Demokrasi berasal dari kata bahasa Yunani yaitu Demos dan Kratos yang artinya rakyat dan pemerintahan. Menurut Abraham lincode,demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat,oleh dan untuk rakyat.Penerapan demokrasi ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Eropa kemudian juga di mana para pemuda Indonesia itu menempuh pendidikan di luar negeri contohnya di Belanda kemudian mengenal demokrasi yang ada di Eropa kemudian lahir berbagai organisasi pergerakan nasional di Indonesia yang menerapkan asas-asas demokrasi.Pada zaman kolonial Belanda terdapat dewan rakyat atau volkrat dalam sebuah negara seperti DPR

Kemudian pada peristiwa Kongres Pemuda 2 yang melahirkan sumpah pemuda terdapat juga nilai-nilai demokrasi yang kemudian adanya sidang BPUPKI tentang perumusan dasar negara tanggal 29 Mei sampai 1 Juni di mana terdapat tiga tokoh yang merumuskan dasar negara yakni Muhammad Yamin,Soepomo,dan Soekarno ini merupakan penerapan demokrasi ke Indonesia.

Demokrasi Indonesia pada awal kemerdekaan ini ditandai dengan sidang PPKI 

1.Pertama itu terjadi pada tanggal 18 Agustus yang memutuskan tiga keputusan yakni mengesahkan undang-undang dasar, menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai presiden dan wakil,dan membentuk Komite Nasional Indonesia itu merupakan hasil sidang PPKI yang penuh dengan nilai-nilai demokrasi

2.Kedua sidang PPKI memutuskan dua keputusan yakni membentuk pemerintahan daerah dengan membentuk kementrian dan menetapkan provinsi

3.Ketiga sidang PPKI menghasilkan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNPI) yang berpusat di Jakarta,menetapkan partau Nasional Indonesia (PNI) sebagai satu-satunya politik di Indonesia,pembentukan Badan Keamanan Rakyat (BKR) serta pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat dan Komite Nasional Indonesia daerah

Demokrasi Liberal tahun 1950 sampai 1959

 Ketika Indonesia sudah kembali lagi ke dalam bentuk NKRI undang-undang yang digunakan saat itu adalah undang-undang dasar sementara (UUDS) tahun 1950, sistem pemerintahannya adalah parlementer di sini terdapat pemisahan kekuasaan antara kepala negara dengan kepala pemerintahan.Kepala negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno sedangkan kepala pemerintahan yang menjalankan pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri.Dalam rentan waktu kurang lebih 9 tahun pada masa demokrasi liberal seringkali bergonta-ganti Perdana Menteri.

• Perdana Menteri pertama adalah Kabinet Natsir atau Muhammad Natsir ini keberhasilannya adalah Indonesia masuk menjadi anggota PBB.Alasan diberhentikannya karena adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan PP No.39 tahun 1950.
• Perdana Menteri kedua yaitu kabinet Sukiman
• Perdana Menteri ketiga yaitu kabinet Wilopo
• Perdana Menteri keempat yaitu kabinet Ali Sastroamidjojo ke-1 ini berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung 1955,membatalkan utang Indonesia-Belanda,serta membentuk panitia pemilu.Namun diberhentikan karena masalah dengan TNI AD
• Perdana Menteri kelima yaitu kabinet Burhanuddin haraha yang berhasil melaksanakan Pemilu pertama di Indonesia tahun 1955,menyelesaikan konflik TNI AD, dan memilih anggotan DPR dan Dewan Konstituante atau menyusun UUD baru.Alasan berhenti karena tugasnya dianggap telah selesai.
• Perdana Menteri keenam adalah kabinet Ali sastroamijoyo ke-2
• Perdana Menteri ketujuh adalah kabinet Djuanda yang berhasil menetapkan batas laut teritorial Indonesia menjadi12 mil.Namun diberhentikan karena adanya peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di Cikini tahun 1957.Demokrasi liberal akhirnya berakhir setelah dikeluarkannya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 hal ini dikarenakan pada saat itu negara dalam kondisi kacau akibat sering terjadinya pergantian kabinet dan juga konstituante gagal dalam membuat undang-undang maka dari itu Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan yang namanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang intinya adalah kembali menggunakan UUD 1945

Demokrasi Terpimpin (1959-1966)

Dalam konsepnya sebenarnya demokrasi yang dipimpin oleh sila ke-4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tetapi dalam prakteknya mengalami banyak penyimpangan. Presiden Soekarno membentuk kabinet kerja kemudian Manipol Usdek yang merupakan ide dari Presiden Soekarno dijadikan sebagai GBHN.Manipol Usdek ini manifesto politik yang terdiri dari UUD 1945,sosialisme Indonesia,demokrasi terpimpin,ekonomi terpimpin dan kepribadian Indonesia.Terdapat tiga kekuatan utama pada masa demokrasi terpimpin yakni Presiden Soekarno,TNI AD dan PKI

Pasa masa demokrasi terpimpin ini Presiden Soekarno menerapkan politik mercusuar,Indonesia harus terlihat luar biasa di mata dunia internasional.Tahun 1962 Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games dan juga membangun proyek-proyek besar seperti Masjid Istiqlal, Monas,Bundaran HI,Hotel Indonesia dan lain sebagainya.

Adapula penyimpangan-penyimpangan pada demokrasi terpimpin

• Pengangkatan presiden sebagai presiden seumur hidup
• Pembubaran anggota DPR hasil pemilu 1955 oleh Soekarno dan diganti oleh DPR Gotong-Royong.
• Adanya rangkap jabatan antara menteri dan MPRS
• Kekuasaan presiden yang melebihi dari undang-undang dasar
• Dan politik luar negerinya lebih condong ke Blok Timur

Pada masa demokrasi terpimpin ini Indonesia sempat keluar dari PBB dikarenakan Malaysia diangkat menjadi anggota Dewan Keamanan tidak tetap PBB.Demokrasi terpimpin akhirnya mengalami kemunduran dikarenakan terjadinya peristiwa G30S PKI kemudian Presiden Soekarno mengeluarkan Supersemar yang diserahkan kepada Soeharto.

Demokrasi pada masa orde baru tahun 1966 - 1998

Demokrasi ini diterapkan dengan nama demokrasi Pancasila yang berdasarkan pada Pancasila diterapkan juga pembangunan 5 tahun atau pelita.Pada masa ini berhasil melaksanakan Pemilu secara berkala ini dari tahun 1971,1977,1982,1987,1992 dan 1997.Pada tahun 1973 Presiden Soeharto kemudian sederhana partai politik menjadi tiga yakni Golkar,Partai yang berhaluann nasionalis dan kristen contohnya Partai Kristen Indonesia,Partai Khatolik,Partai Murba,IPKI,PNI yang digabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI),dan Partai yang berhaluan spiritual islam contohnya partai NU,parmusi,PSII,PERTI yang digabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan.

Kekuasaan orde baru ini bertumpu pada tiga yakni ABRI,birokrasi,dan Golkar. Pemerintah Orde cenderung sentralistis dengan bukti adanya kebijakan dwifungsi ABRI yang mana memiliki peran ganda dalam bidang politik dan dalam bidang pertahanan keamanan. Pancasila dijadikan sebagai Ideologi tunggal dan nantinya ada P4 pada masa orde baru kemudian pembredelan terhadap pers yang memberikan kritik terhadap pemerintah di pada masa orde baru ini kebebasan pers sangat dibatasi,adanya campur tangan pemerintah terhadap urusan partai politik dan publik, terjadinya korupsi,kolusi dan nepotisme kemudian Orde Baru berakhir setelah terjadinya reformasi pada tahun 1998.Pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh BJ Habibie.

Periode reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang

• Agenda reformasi yakni :

1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya

2. Pemerintah yang bersih dari KKN

3. Pelaksanaan otonomi daerah seluas-luasnya

4. Tegakkan supremasi hukum atau penegakan hukum

5. Serta penghapusan dwifungsi ABRI

6. Laksanakan amandemen UUD 1945

• Adanya kebebasan media dan pendirian partai

Untuk Pemilu pertama pada masa era reformasi yakni pada tahun 1999 itu sampai diikuti 48 partai politik

• Terdapat pembatasan terhadap jabatan presiden

Saat zaman Orde Baru itu presiden bisa mencalonkan lagi dan bisa dipilih lagi dan pada masa pasca reformasi ini jabatan presiden hanya dua kali atau dua periode.

• Pemilu presiden secara langsung pada tahun 2004

Pemilu presiden pertama kali dilaksanakan secara langsung tidak melalui DPR MPR akhirnya presiden pertama kali di Indonesia yang dipilih secara langsung itu adalah presiden SBY

• Berhasil melaksanakan amandemen UUD 1945

Pada masa era reformasi ini berhasil melakukan amandemen dalam sejarahnya terdapat empat kali amandemen dari tahun 1999,2000,2001 dan 2002 serta dalam rangka untuk memberantas korupsi dan dibentuklah KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pemilu yang terbaru pada tahun 2019 terdapat aturan baru yang mana pemilihan anggota DPR, DPD,DPRD tingkat 1,DPRD tingkat 2 serta Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan serentak dalam satu hari jadi dinamika politik dan proses demokrasi di Indonesia itu dari hari ke hari semakin meningkat dan selalu ada perubahan.