Studi Kasus: PT Teknologi Maju dan Pembayaran Royalti kepada Perusahaan Luar Negeri
Latar Belakang Perusahaan
PT Teknologi Maju adalah perusahaan teknologi yang berbasis di Indonesia. Mereka fokus pada pengembangan aplikasi perangkat lunak untuk pasar global. Untuk meningkatkan teknologi mereka, PT Teknologi Maju memutuskan untuk menggunakan teknologi terbaru yang dimiliki oleh XYZ Inc., sebuah perusahaan teknologi yang berbasis di Amerika Serikat.
Perjanjian Lisensi
PT Teknologi Maju dan XYZ Inc. menandatangani perjanjian lisensi di mana XYZ Inc. setuju untuk memberikan akses penggunaan teknologi mereka kepada PT Teknologi Maju. Dalam pertukaran ini, PT Teknologi Maju diharuskan untuk membayar royalti kepada XYZ Inc. sebagai kompensasi atas penggunaan teknologi tersebut.
Penerapan PPH Pasal 26
- Identifikasi Penghasilan
Penghasilan yang diterima oleh XYZ Inc. dari PT Teknologi Maju adalah dalam bentuk royalti atas penggunaan hak cipta atau teknologi.
- Kewajiban Pemotongan PPH
PT Teknologi Maju wajib melakukan pemotongan PPH Pasal 26 atas royalti yang dibayarkan kepada XYZ Inc. Sesuai dengan peraturan perpajakan Indonesia, pemotongan ini dilakukan sebelum pembayaran royalti kepada penerima penghasilan yang berada di luar negeri.
- Tarif PPH
Tarif PPH Pasal 26 untuk royalti adalah 20% dari penghasilan bruto, kecuali jika ada ketentuan perpajakan internasional yang mengatur tarif yang lebih rendah atau ada perjanjian perpajakan bilateral antara Indonesia dan negara asal XYZ Inc.
- Prosedur Pemotongan
Sebelum PT Teknologi Maju membayar royalti kepada XYZ Inc., mereka harus menghitung jumlah PPH yang harus dipotong berdasarkan tarif yang berlaku saat itu. Pemotongan ini harus dilakukan dengan benar dan tepat waktu untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Pelaporan dan Kepatuhan
PT Teknologi Maju juga wajib melaporkan pemotongan PPH Pasal 26 ini dalam laporan pajak tahunan mereka kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kepatuhan terhadap regulasi perpajakan yang berlaku sangat penting untuk menghindari sanksi dan masalah perpajakan lainnya.
