Strategi Kebijakan Fiskal 2022 dalam Pemulihan Ekonomi Nasional

Tahun 2022 yang mana menjadi tahun dengan gelombang baru COVID-19 yang ditandai dengan penyebaran Virus Omicron yang terpantau naik secara lebih tajam dan cepat dibandingkan Delta, namun dengan kematian yang lebih rendah. 

Menghadapi kondisi ini, pemerintah terus sigap, disiplin dan fokus dalam penanganan pandemi sebagai salah satu syarat fundamental dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Usaha pemerintah dalam menangani kasus Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dimulai pada tahun 2020. 

PC-PEN dari pemerintah di tahun 2020 sampai 2021 menghasilkan bukti yang efektif dalam menstabilkan pergerakan ekonomi nasional. Laju perkembangan ekonomi pada tahun 2021 tumbuh sekitar 3,7 persen yang ditopang oleh pertumbuhan sektor manufaktur, perdagangan, informasi komunikasi dan pertambangan. PC-PEN juga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan penurunan tingkat pengangguran dan juga kemiskinan.

Menghadapi kondisi tidak pasti ini, semangat pemulihan ekonomi nasional masih tetap berlanjut pada 2022. Melalui APBN ( Anggaran Pendapatan Belanja Negara) 2022, pemerintah juga menetapkan tema kebijakan fiskal melanjutkan dukungan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural melalui konsolidasi fiskal dengan tetap antisipatif terhadap ketidakpastian. 

Adapun arah kebijakan fiskal pada tahun 2022 antara lain :  Pertama, percepatan penganan covid-19 dengan penguatan sektor kesehatan sebagai kunci pemulihan ekonomi. Kedua, yaitu menjaga ketahanan, kelangsungan dan mempercepat pemulihan ekonomi. Ketiga, yang mana menjaga momentum reformasi struktural untuk meningkatkan daya saing dan kapasitas produksi melalui sumber daya manusia yang unggul dan berintegritas. 

Keempat, akan mereformasi fiskal supaya lebih komprehensif dengan melakukan reformasi perpajakan. Kelima, menjaga pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahu  2022 tetap berjalan optimal sebagai fondasi konsolidasi fiskal di tahun 2023 yakni dengan reformasi struktural yang harus optimal.

Dengan arah kebijakan tersebut, ekonomi tahun 2022 diperkirakan tumbuh 5,0 persen-5,5 persen yang didukung berbagai langkah pengendalian pandemi dan reformasi struktural, namun varian baru kasus COVID-19 tetap menjadi resiko yang menjadi perhatian untuk diantisipasi. Laju inflasi pada tahun 2022 diperkirakan menguat menjadi 3 persen seiring dengan menguatnya permintaan. 

Serta nilai tukar rupiah terhadap US dolar diperkirakan pada Rp14.350/US$ sehingga harus terus mewaspadai potensi tekanan dari pasar keuangan global akibat upaya normalisasi kebijakan pemerintah AS seiring dengan pemulihan ekonomi AS yang diprediksi lebih cepat dari yang di perkirakan. Resiko lainnya yang akan dihadapi pemerintah adalah tensi geopolitik Rusia-Ukraina semakin memanas sehingga mendorongnya permintaan aset safe-haven diantaranya dolar AS dan dapat mendorong adanya risiko sell-off pada pasar-pasar negara berkembang.

Semangat pemerintah dalam  pemulihan ekonomi pada tahun 2022 diagungkan dalam G20 dimana Indonesia memegang presidensi G20 dengan mengangkat tema Recover Together Recover Stronger. Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 berkomitmen yang mana akan menyediakan vaksin yang aman, adil, terjangkau, dan tepat waktu terutama bagi negara berpenghasilan rendah dan menengah guna memeratakan kecepatan pemulihan tiap negara. 

Melalui perencanaan yang bagus serta kolaborasi dengan dunia internasional diantaranya dengan G20, kebijakan fiskal ini diharapkan menjadi instrumen pelindung masyarkat karena ketidak pastiaan dunia masih terjadi dari berbagai segi dan omicron hanyalah salah satu resiiko disamping resiko geopolitik, recovery yang tidak merata dan kompleksitas keuangan global. Melalui G20, juga diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan kebijakan global yang lebih baik lagi dalam mencaoai pemulihan ekonomi di negara-negara berkembang, meningkatkan pertumbuhan produk domestik bruto, dan menciptakan lapangan pekerjaan.  

Ditulis oleh : Maulidah Universitas Palangkaraya