Metode Most Different Systems (MDS) digunakan dalam artikel ini untuk membandingkan peran agama dalam politik Iran dan Prancis. Berbeda dengan Prancis, di mana sekularisme ketat memisahkan agama dari pemerintahan, Iran, yang merupakan negara teokrasi, memasukkan agama ke dalam semua aspek pemerintahan. Meskipun perbedaan ini menunjukkan perspektif yang berbeda terhadap hubungan agama dan politik, keduanya menghadapi masalah yang serupa untuk memastikan stabilitas sosial dan menerapkan kebijakan yang inklusif. Analisis ini memberi kita pemahaman tentang kompleksitas hubungan antara agama dan negara dalam politik kontemporer.
Kata Kunci : Peran agama, Politik, Iran, Prancis, Most Different Systems (MDS), Teokrasi, Sekularisme, Stabilitas sosial, Hubungan agama dan negara Politik modern
Studi hubungan internasional dan perbandingan politik berfokus pada peran agama dalam politik. Agama membentuk identitas dan pengaruh dalam kebijakan domestik dan internasional. Pendekatan Most Different Systems (MDS) digunakan dalam studi politik komparatif untuk membandingkan dua negara dengan variabel dasar yang sangat berbeda untuk menemukan kesamaan dalam dinamika atau hasil politik tertentu.
Dalam artikel ini, kami membandingkan Iran dan Prancis, dua negara yang sangat berbeda, untuk melihat bagaimana agama berperan dalam politik. Sebagai negara teokrasi Islam Syiah, Iran memasukkan agama ke dalam pemerintahan dan struktur politiknya. Prancis, di sisi lain, adalah negara sekuler yang menghindari agama dan menerapkan lacit untuk menjaga ruang publik netral. Meskipun ada berbagai cara untuk melihat masalah ini, keduanya menghadapi masalah penting tentang hubungan antara agama dan masyarakat.
Tujuan dari artikel ini adalah untuk melihat bagaimana cara-cara yang berbeda untuk melihat peran agama berdampak pada legitimasi politik, kebijakan domestik, dan kebijakan internasional, serta stabilitas sosial kedua negara. Dengan memahami perbedaan dan kesamaan ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas hubungan politik dan agama di era modern.
Metode politik komparatif yang dikenal sebagai Most Different System (MDS) bertujuan untuk menemukan pola atau kesamaan dalam hasil politik antara negara-negara yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda. Iran dan Prancis adalah contoh yang menarik dalam hal ini karena perbedaan fundamental dalam cara mereka beragama.
Agama adalah pilar utama legitimasi politik di Iran teokrasi kontemporer. Prinsip Velayat-e Faqih, yang berarti "kekuasaan ulama", adalah dasar sistem pemerintahan Iran. Pemimpin Tertinggi, juga dikenal sebagai Supreme Leader, memiliki kekuasaan tertinggi. Prancis, di sisi lain, sangat sekularis. Negara ini tidak hanya netral terhadap agama tetapi juga berusaha untuk mengurangi pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat. Dalam konstitusi Prancis, konsep lacit menjaga agama dan negara terpisah.
Pendekatan MDS memungkinkan kita untuk melihat bagaimana perbedaan ekstrim ini memengaruhi dinamika politik dan sosial di kedua negara tersebut. Ini juga memungkinkan kita untuk melihat bagaimana masing-masing negara menghadapi tantangan yang muncul dari hubungan agama dan masyarakat.
- Â Legitimasi Politik
Agama menentukan legitimasi politik Iran, dengan Pemimpin Tertinggi dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Sistem ini menjamin bahwa kebijakan pemerintah harus sesuai dengan doktrin Islam Syiah. Konsep Velayat-e Faqih memberikan Pemimpin Tertinggi kekuasaan hampir absolut, melampaui presiden dan parlemen. Ini menciptakan stabilitas politik karena ideologi negara terpusat pada agama. Namun demikian, sistem ini juga menghadapi masalah, terutama dari partai reformis yang menginginkan demokrasi yang lebih terbuka dan pemisahan agama dari negara.
Sebaliknya, demokrasi adalah pilar legitimasi politik Prancis. Lacit menjamin bahwa agama tidak terlibat dalam politik atau pemerintahan. Pemisahan ini memungkinkan Prancis untuk membuat kebijakan yang lebih netral terhadap berbagai kelompok agama, tetapi juga sering menyebabkan konflik dengan komunitas agama, terutama Muslim, yang menganggap prinsip ini digunakan untuk membatasi kebebasan beragama.
- Â Kebijakan Domestik
Hukum Islam sangat memengaruhi hukum Iran. Syariah mengatur semua aspek kehidupan, mulai dari pendidikan hingga hukum pidana. Misalnya, perempuan harus mengenakan jilbab di ruang publik dan hukuman Islam seperti rajam dan cambuk tetap ada. Sistem ini menghasilkan kohesi ideologis, tetapi kelompok progresif Iran sering menganggapnya represif.
Sebaliknya, penegakan sekularisme adalah fokus utama kebijakan domestik Prancis. Larangan penggunaan simbol agama mencolok seperti jilbab atau burqa di lingkungan publik merupakan contoh utama. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ruang publik netral, mereka sering menyebabkan kontroversi, terutama di kalangan minoritas Muslim. Banyak orang percaya bahwa kebijakan ini diskriminatif dan melanggar kebebasan individu.
- Â Kebijakan Luar Negeri
