Peran HMI dalam Dinamika Politik Orde Baru

Asal mula lahirnya HMI

         Sebelum HMI terbentuk, telah ada Perserikatan Mahasiswa Yogyakarta (PMY) yang didirikan pada tahun 1946. PMY pada masa itu melibatkan anggota dari 3 Perguruan Tinggi di Yogyakarta, yakni Sekolah Tinggi Teknik (STT), Sekolah Tinggi Islam (STI), dan Balai Perguruan Tinggi Gajah Mada. 

Namun, karena PMY dinilai tidak memperhatikan kepentingan mahasiswa yang mengutamakan nilai-nilai agama Islam dan tidak menyalurkan aspirasi, selain itu  PMY pada masa tersebut di dominasi oleh Partai Sosialis yang dianggap berbanding terbalik dengan pemahaman mahasiswa Islam sehingga membuat para mahasiswa Islam mendirikan organisasi Islam sendiri yang bakal nantinya menjadi cikal bakal lahirnya HMI. HMI sendiri terbentuk pada tanggal 5 Februari 1947 yang dipelopori oleh Lafran Pane dan 14 mahasiswa STI( yang dikenal sekarang UII).

Peran HMI pada bidang politik dan Intelektual periode 1997-1998

         Sejak berdirinya , ciri khas dari pola gerakan HMI adalah tidak memisahkan politik dan keagamaann. Peran HMI pada tahun 1990-an kembali menguat. Hal ini dibuktikan pada saat kongres ke-18 di Jakarta, yang memperlihatkan respon dari HMI mengenai berbagai kondisi kebangsaan dan kenegaraan di Indonesia. 

Salah satunya ketika HMI menanggapi terhadap fungsi DPR/MPR yang dianggap mandul dan hanya menjadi stempel eksekutif. Menurut HMI, kekuatan yudikatif dan legislatif yang semestinya setara dengan eksekutif dalam sistem pemerintahan demokrasi, di Indonesia penerapannya yang cenderung timpang.

         Kritik HMI terhadap realitas politik Indonesia pada tahun yang sama memperlihatkan semakin menguatnya hegemoni kekuasaan terhadap seluruh elemen bangsa, termasuk lembaga yudikatif dan legislatif.

 Maka, untuk mengantisipasi kultur politik yang tidak dinamis, HMI  menyarankan agar dilakukan penataan ulang terhadap sistem politik yang ada sebagaimana yang tercantum dari hasi kongres PB HMI tahun 1990 yang berisi " Untuk itu, maka perlu dilakukan penataan sistem yang memberikan  peluang terhadap berperannya lembaga-lembaga perwakilan. Kemudian diikuti dengan peningkatan kualitas anggota perwakilan tersebut. 

Hal ini bisa dilakukan melalui perumusan peraturan perundang-undangan mengenai fungsi pengawasan DPR dan DPRD, dan berfungsinya hak-hak DPR dan DPRD lainnya. Sehingga dengan demikian terdapat imbangan terhadap peran-peran pemerintah".

         Peran PB HMI menjelang reformasi tahun 1998, dimulai dengan rekomendasi yang dihasilkan pada kongresnya ke-21, 20-26 Agustus 1997 di Yogyakarta. Rekomendasi tersebut berupa sikap politik HMI yang lebih cendurung kontra. Sikap politik tersebut lahir sebagai respon HMI terhadap kondisi sosial politik yang mengalami perubahan, dimana masyarakat sudah jenuh dengan kondisi yang ada dimana melahirkan respon dari HMI antara lain 

(a). Perlunya dirumuskan kembali konsep ideologi Pancasila dalam penerapannya di segala bidang kehidupan baik secara teoritis maupun praktis,