Berbicara tentang industri energi di Indonesia memang selalu menarik. Dengan berbagai proyek ambisius dari Presiden Jokowi, pemerataan energi di Indonesia nampaknya akan jadi lebih dari sebuah jargon biasa. Salah satu ambisi Presiden dan menteri-menterinya adalah program 35000MW untuk pemerataan listrik di seluruh wilayah Indonesia. Program ini diamanatkan langsung kepada Perusahaan Listrik Negara demi mewujudkan stabilitas dan pemerataan listrik di tahun 2019.
Sebuah mimpi yang indah, namun pelaksanaannya tentu tidak mudah. Hingga pertengahan tahun ini, PLN baru mampu mewujudkan kurang dari 1%. Angka yang cukup mengkhawatirkan, namun sebenarnya dapat dimaklumi jika mengingat tahun pertama adalah tahun dimana PLN melakukan banyak persiapan.
Persiapan yang dimaksud adalah untuk membangun pembangkit di seluruh Indonesia. PLN akan melakukan pengadaan untuk 10.000 MW dan sisa 25.000 MW sisanya akan dibangun oleh swasta. Peran perusahaan swasta dalam menyukseskan proyek ini krusial karena akan sangat sulit bagi PLN untuk mewujudkan proyek raksasa ini sendirian.Salah satu pembangkit yang baru-baru ini terpilih pelaksananya adalah proyek Jawa 5 dengan kapasitas 2x1000 MW di daerah Banten. Setelah melalui proses yg panjang dan pembatalan beberapa kali, PLN akhirnya menunjuk langsung anak perusahaannya, Indonesia Power, dengan alasan agar tidak membuang waktu untuk tender ulang. Dan menurut berita yang beredar, PLN sudah menentukan siapa ‘jodoh’ Indonesia Power untuk proyek ini, yaitu Mitsubishi.
Namun keputusan ini ditegur keras oleh Presiden Joko Widodo dan juga Plt. Menteri yg Energi dan Sumber Daya Mineral, Luhut Binsar Panjaitan. Teguran kedua figur ini dilayangkan pada PLN sebagai penyelenggara tender yang dianggap tidak adil terhadap peserta tender lainnya. Sebelum dibatalkan, tender ini diikuti oleh enam konsorsium yang sudah lolos tahap prakualifikasi. Konsorsium peserta lainnya tiba-tiba menerima kabar bahwa tender dibatalkan tanpa alasan yang jelas.
Pembatalan tiba-tiba ini menurut saya sebetulnya akan membuat investor kebingungan. Penunjukkan langsung pun adalah keputusan yang tidak sopan karena seakan-akan tidak menghormati usaha dan niat baik dari perusahaan lain. Hal ini mengkhawatirkan karena dapat membuat investor enggan untuk berinvestasi di Indonesia di masa depan.
Secara aturan, Jawa 5 pun sebenarnya adalah porsi swasta. Namun dengan menunjuk Indonesia Power, negara telah mengambil porsi swasta. Sangat tidak lucu apabila institusi negara melanggar aturan yang dibuat oleh negara sendiri.
Anehnya, Dirut PLN Sofyan Basir ngotot melanjutkan tender meskipun sudah sudah ditegur, bahkan oleh Presiden Jokowi sendiri. Ada apa sebenarnya dibalik ngototnya PLN hingga berani mengabaikan teguran dari Istana begitu pula dari Kementerian ESDM? Padahal BUMN harusnya jadi contoh buat swasta dalam hal memperlakukan mitra kerja dan mentaati peraturan bisnis. Apabila BUMN sendiri saja seenaknya begini, bagaimana negara bisa menertibkan perusahaan swasta?
 Soal waktu memang jadi masalah penting dalam proyek dengan urgensi tinggi sebagaimana Jawa 5. Tapi prosedur yang dilakukan PLN tetap harus benar dan menjunjung tinggi integritas sebagai BUMN. Baiknya PLN memperlakukan mitra kerja mereka dengan sepantasnya melalui pengumuman berkala dan melakukan transparansi segala proyek yang berjalan.
