Mohon tunggu...
Maulana Chasan
Maulana Chasan Mohon Tunggu... pelajar/mahasiswa -

pencela halus kebijakan politik INDONESIA

Selanjutnya

Tutup

Catatan

Subsidi Pemerintah Jalan Terbaik Untuk KORUPSI

15 Juni 2012   15:34 Diperbarui: 25 Juni 2015   03:57 146
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Dewasa ini banyak demonstrasi di berbagai wilayah di Indonesia mengenai wacana pemerintah untuk menyetop subsidi untuk BBM jenis premium, apakah ini baik untuk semua??

Setelah saya terjun ke lapangan di daerah Jawa Tengah maka banyak yang ganjil di sini, semakin terlihat bahwa pemerintah pusat menghentikan subsidi BBM karena uang yang di keluarkan untuk subsidi itu sangat kecil di bandingkan program pemerintah tentang JAMPERSAL (jaminan persalinan) dan JAMKESMAS (jaminan kesehatan masyarakat), untuk mensubsidi Premium (BBM dengan Kualitas rendah) maka pemerintah hanya mengeluarkan beberapa ribu rupiah saja tetapi untuk JAMPERSAL itu sekitar lebih dari 500ribu rupiah yang notabene JAMKESMAS serta JAMPERSAL itu untuk seluruh rakyat indonesia baik yang kaya maupun yang miskin, maka pemerintah akan lebih dalam merogoh kantung APBN lebih dalam kasus ini

dapat kita simpulkan, selama 10 tahun terakhir tidak ada masalah kesehatan masyarakat yang terlalu mendesak untuk di adakannya JAMPERSAL maupun JAMKESMAS karena untuk kesehatan masyarakat miskin sudah cukup terjamin dan mengapa pemerintah mengadakan program yang hanya membuang-buang uang rakyat???, tidak semua orang di Indonesia butuh bantuan kesehatan, karena sekarang hampir 89% rakyat indonesia adalah rakyat yang tergolong mampu untuk membiayai kesehatannya masing-masing tanpa ada bantuan dari pemerintah, dan pada akhirnya uang yang di keluarkan untuk program KORUPSI masal ini akan keluar 3-4 kali lebih besar daripada menyubsidi BBM yang terang-terangan BBM itu adalah sebagai tolak ukur awal harga semua komoditi di dalam negeri, mohon pemerintah meninjau ulang peraturan yang sedap di pandang tetapi sangan busuk di dalamnya, good night INDONESIA

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Catatan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun