“Sosok Ibu memiliki peran sebagai madrasah pertama anaknya” begitulah bunyi kalimat yang sering kali kita baca dan dengarkan, tapi masih sering terabaikan. Karena nyatanya tidak semua ibu atau wanita memiliki kesempatan dalam menempuh pendidikan. Lalu bagaiman seorang perempuan bisa menjadi madrasah pertama jika ia sendiri tidak mendapatkan pendidikan?
Pada tahun 2021 lalu, ramai afganistan menjadi perbincangan akibat kebijakan taliban mengenai larangan bagi remaja perempuan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang sekolah menengah. Terlihat adanya kesenjangan hak pendidikan antara laki-laki dan perempuan. Bahkan Indonesia masih jauh dari mencapai kesetaraan pendidikan. Menurut data statistik tahun 2023, terdapat proporsi yang lebih besar untuk anak perempuan (2,35%) dibandingkan anak laki-laki (1,15%) di antara penduduk berusia 10 tahun ke atas yang tidak pernah bersekolah atau tidak bersekolah sama sekali di wilayah metropolitan.
Apa Makna ‘pendidikan’ Sebenarnya?
Dalam Perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan No.20 tahun 2003, mengatakan bahwa Pendidikan merupakan “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan sepiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat”. Salah satu tujuan utama dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) adalah pendidikan, dengan fokus khusus pada pemerataan pendidikan. Pentingnya memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, tanpa memandang latar belakang, untuk mencapai potensi mereka ditekankan oleh gagasan kesetaraan pendidikan.
Memastikan akses terhadap pendidikan berkualitas tinggi, inklusif, dan merata ditekankan dalam SDG 4. Dengan membekali siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk meningkatkan keadaan keuangan pribadi mereka, pendidikan berkualitas tinggi dapat berkontribusi pada pengurangan kemiskinan dan ketidaksetaraan. Selain itu, dengan meningkatkan pengetahuan tentang pilihan gaya hidup yang baik dan persyaratan medis, pendidikan dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan.
Bagaimana Upaya Pemerintah dalam Menanggulangi Hambatan yang Ada?
Untuk mencapai kesetaraan pendidikan bagi perempuan di Indonesia, terdapat sejumlah hambatan yang signifikan. Hal ini termasuk budaya yang merendahkan perempuan, standar pengajaran yang rendah, masyarakat yang masih percaya bahwa pendidikan itu tidak penting, dan kurangnya pengetahuan tentang kesetaraan gender. Pemerintah telah menetapkan program wajib belajar 12 tahun, sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Persentase perempuan yang tidak bersekolah telah menurun dari 4,31% pada tahun 2014 menjadi 2,35% pada tahun 2023, yang menunjukkan dampak yang kuat dari program ini.
Gerakan Apa Yang Dapat Kita Lakukan?
Masih ada jalan panjang yang harus dilalui sebelum tercapainya kesetaraan pendidikan yang sesungguhnya. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sumber daya pendidikan di semua bidang merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah ketidaksetaraan akses perempuan terhadap pendidikan berkualitas tinggi. Kemudian, untuk meningkatkan tingkat melek huruf, perluas layanan yang ditawarkan untuk pengajaran melek huruf. Selain itu, dengan memperkuat kemampuan mereka untuk melaksanakan pendidikan yang berorientasi gender baik di tingkat nasional maupun lokal, lembaga pendidikan dapat meningkatkan pertumbuhan kelembagaan mereka dengan lebih baik dari sudut pandang gender.
