ATUT DI TAHAN, AWAL YANG BAIK UNTUK DAERAH BANTEN. AAH YANG BENER ???
DISUSUN OLEH : RUDI MATIEN
Korupsi adalah suatu permasalahan yang sangat terkenal di seantero dunia, bahkan banyak yang berpendapat bahwa praktek korupsi di Indonesia itu sudah membudaya. Tetapi saya akan membahas praktek korupsi khusus di daerah banten.
Di provinsi Banten sendiri, sudah hampir setiap tahunnya Banten memiliki kepala daerah yang korup. Sebelum Ratu Atut Chosiyah menjabat, Banten di pimpin oleh Djoko Munandar, Beliau juga di Nonaktifkan karena terjerat kasus korupsi. Dan yang lebih mencengangkan lagi Djoko Munandar dan Ratu Atut chosiyah di usung oleh partai yang sama.
Namun saya tidak akan membahas kembali praktek korupsi oleh Djoko munandar, saya akan memberikan pendapat saya tentang korupsi di banten yang di pimpin oleh kepala daerahnya sendiri, Ratu Atut Chosiyah.
Sejak Banten di pimpin oleh Ratu atut chosiyah, Menurut saya banten tidak begitu Nampak perubahan dan kemajuan dalam sektor apapun, bahkan di daerah banten yg nampak terlihat adalah Kemiskinan dimana-mana, pengangguran merajalela, dan banyak lagi hal yang terkait dengan kesenjangan sosial lainnya. Sejak berita penyuapan tentang pilkada Lebak oleh Tubagus Chairi Wardana saya sangat tercengang ketika Media memberitakan tentang kekayaan yang dimiliki olehnya. Itu sangat berbanding terbalik dengan kondisi rakyat banten sendiri, Rakyat banten banyak sekali yang jauh dari kata “sejahtera”.
Saya pernah meninjau kedaerah terpencil di daerah banten namanya Kampung Taulandu Rt/Rw 06/02, Desa Caringin, di sana banyak sekali rakyat miskin, dan yang lebih parahnya lagi disana masih ada yang memakan nasi aking. Itu jelas sekali membuktikan bahwa masyarakat banten itu jauh dari kata sejahtera.
Korupsi juga sangat tercium baunya bukan hanya di petinggi-petinggi di daerah banten, Tapi juga tercium di kalangan bawah tingkat keacamatan dan kepala desa. Saya heran ketika kepala desa caringin yang pernah saya dukung dalam pemilihan beberapa tahun kemarin, awalnya saya percaya dengan kesederhanaan yg beliau contohkan saat sebelum menjadi kepala desa. Tetapi setelah beliau menjabat jadi kepala desa, yang dulu beliau contohkan kesederhanaan kepada rakyat desa kini menghilang begitu saja, sekarang beliau terlihat ingin menunjukan kekayaannya dengan memperbesar Rumahnya, membeli barang-barang yang terbilang mewah, dan menggunakan pakaian-pakaian yg terlihat mahal, mungkin karena demi rasa hormat yang ingin di berikan orang lain kepadanya, atau mungkin juga pandangan saya yang berlebihan, saya tidak tahu. Tetapi saya hanya mempunyai satu pertanyaan, “dari mana semua has kekayaan yang dimiliki oleh beliau ? sedangkan Ia hanya menjabat kepala desa.”
saya juga akan berpendapat tentang bau korupsi di suatu kecamatan di daerah banten. Saya pernah mendatangi suatu kecamatan di derah banten untuk meminta perijinan mengadakan suatu perlombaan besar, ketika saya ingin bertemu dengan camat tersebut itu sangat susah sekali, ternyata bukan hanya saya saja yg merasakan sulitnya bertemu dengan seorang camat, masyarakat juga merasakan sulitnya bertemu dengan beliau. Namun bukan sulitnya bertemu camat yang akan saya bahas, tetapi kejanggalan yang pernah masyarakat katakan kepada saya, yaitu tentang “Salam tempel untuk mengurus surat-surat penting”.
sangat kaget ketika saya mendengar kata salam tempel. apalagi hanya di tingkat kecamatan, “Apa benar ada salam tempel ?”
haduh, lagi-lagi tercium aroma busuk di daerah banten, Sebenarnya saya sangat tidak pernah menduga ada praktek salam tempel di tingkat kecamatan, Tetapi memang benar adanya. Saya tidak habis fikir ketika fakta yang berbicara. Sebenernya praktek tersebut sama saja dengan suap dalam lingkaran yang sangat kecil. Dan praktek suap seperti ini memang secara langsung kita berperan aktif terhadap peraktek tersebut. Sebenernya oknum yang masyarakat suap itu tidak akan berdaya ketika masyarakat itu mau mematuhi prosedur yang sudah di tetapkan, contohnya untuk membuat KTP itu kita itu harus menunggu selama hampir 2-3 bulan, tetapi masyarakat sendiri tidak bisa menunggu hasil pembuatan KTP tersebut, karena alasan waktu tersebut terbilang sangat lama. Karena itu untuk mendapatkan KTP dengan waktu yang singkat, masyarakat rela memberikan uang kepada oknum-oknum tertentu.
Jadi praktek kotor seperti korupsi, suap-menyuap itu bukan cuma dilakukan dikalangan pejabat tinggi, tetapi juga dilakukan oleh pejabat di tingkat kecamatan. Saya sekarang mulai percaya dengan pemikiran saya tentang kehidupan yang mungkin sedikit aneh, tapi mungkin juga ada benarnya “ Hidup di banten itu bukan miskin dengan sendirinya, tapi dimiskinkan olehnya “.
Masih adakah solusi untuk permasalahan seperti ini ?
