MENYAMBUT IBUKOTA NUSANTARA
Kerangka pembangunan nasional dalam mencapai visi 2045 adalah menjadi negara maju, Ibu Kota Negara dengan identitas nasional, mengubah orientasi pembangunan dari Jawa-sentris menjadi Indonesia-sentris; percepatan Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional pasca COVID-19. Bagaimana kerangkanya?
Pembangunan Ibukota Nusantara
IKN berlokasi di wilayah yang didalamnya terdapat kawasan hutan dan memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Ada dua strategi yang dijalani menuju kearah sana.Â
Pertama, Forest City yaitu kota yang menerapkan pendekatan lanskap yang terintegrasi dan didominasi oleh bentang lanskap berstruktur hutan dan RTH. Tujuannya untuk menciptakan kehidupan yang berdampingan dengan alam dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Terutama dalam hal ini adalah memaksimalkan penyerapan karbon dan konservasi keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
Kedua, pendekatan Kota Spons (Sponge City) dengan sistem perairan sirkular yang menggabungkan arsitektur, desain tata kota, infrastruktur, dan prinsip berkelanjutan. Area perencanaan berperan seperti spons yang menyerap air hujan, menyaring melalui proses alami dan melepaskan air ke bendungan, saluran air, dan akuifer.
Peran Masyarakat
Pembangunan phisik di IKN berjalan selaras dengan pembangunan non phisik seperti konsolidasi dengan penduduk setempat, membuka ruang keterbukaan dan sinergi antar lembaga, serta regulasi yang mendukung antara pemerintah pusat dan daerah. Impementasinya, di ibukota negara akan dibangun tower-tower dimana satu tower terdiri dari beberapa kementerian negara, sehingga tak seperti saat ini satu kementerian satu Gedung.Â
Halamana dilakukan dalam rangka sinergitas antar bidang.  Dalam kantor kementerian itu sendiri akan dibangun lebih banyak ruang rapat ketimbang ruang-ruang untuk pejabat.  Formatnya  memperkecil kubik-kubik pembatas. Filosofinya bahwa tak ada satupun pengambilan keputusan yang dilakukan sendiri tetapi harus lintas sektoral.
Proses konsolidasi dengan penduduk setempat juga dilakukan dengan melibatkan para tokoh masyarakat setempat guna menghindari benturan dengan adanya migrasi besar-besaran dari berbagai aspek kepemerintahan, swasta, professional hingga TNI yang akan berkantor di Ibukotabaru. Â
