Romo Franz Magnis Suseno, SJ pernah mengatakan "Pemilu bukan saja memilih yang terbaik, tetapi mencegah yang buruk berkuasa". Perkataan Romo Magnis Suseno seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi seluruh rakyat indonesia, sehingga dalam menentukan hak politiknya di bilik suara harus melihat track record, rekam jejak, dan visi - misi serta program yang dipaparkan sang calon.
Idealnya, Romo Magnis ingin membuka cakrawala berpikir para pemilih, bahwasan memilih pemimpin ataupun wakil rakyat bukan dilatari karena mendapat bantuan sosial, karena kedekatan keluarga, ataupun karena dibayar dengan uang, melainkan calon yang kita pilih betul-betul mampu mengemban amanah untuk mensejahterakan seluruh rakyat indonesia.
Gambaran umum terkait dinamika politik pada Pemilu 2024 yang sudah lewat, akan terjadi pula pada perhelatan Pilkada serentak yang sementara berjalan. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pilkada Tahun 2024 dan di pasal 3 mengenai tahapan pemilihan terdiri atas, a). tahapan persiapan, Â dan b). tahapan penyelenggaraan.
Lebih lanjut di pasal 4 ayat 1 dijelaskan, tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a meliputi, di poin a dan soal, a). perencanaan program dan anggaran, b). Penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan. Untuk perencanaan program dan anggaran berakhir pada, Â Jumat 26 Januari 2024. Tentunya dalam hal ini mau menjelaskan kepada kita semua bahwa tahapan Pilkada serentak tahun 2024 sudah berjalan.
Semua komponen anak bangsa menginginkan pesta demokrasi rakyat, baik itu Pemilu maupun Pilkada harus dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, Â bebas, rahasia, Â jujur, dan adil. Yang namanya pesta harus dilakukan dengan suka cita dan penuh kegembiraan.
Ada dua belas prinsip yang harus dipegang teguh oleh penyelenggara pemilihan (Pilkada). Kedua belas prinsip ini yang memayungi agar Pilkada dilaksanakan secara demokratis. Selain itu, dua belas prinsip di atas dapat meminimalisir ruang gelap di balik perhelatan Pilkada serentak 2024.
Pilkada merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Dari pengertiannya dapat kita maknai sebagai ruang terang yang memberikan kesempatan kepada setiap anak bangsa untuk bersaing secara sehat dan demokratis.
Ruang terang yang memberikan kesempatan kepada para kompetitor, untuk mengkampanyekan tentang visi-misi, dan programnya kepada masyarakat, kalau terpilih nanti. Ruang terang yang memberikan edukasi dan pendidikan politik kepada masyarakat. Ruang terang di mana tidak ada manipulasi, teror, dan intimidasi.
Realitasnya, Pilkada hanya di jadikan orientasi semata untuk mendapatkan "kekuasaan". Ketika nafsu berkuasa sudah mengakar dan mendarah daging dalam diri seseorang, perbuatan "setan" sekalipun di tiru. Begitulah sisi gelap dari kontestasi Pilkada yang di huni oleh para bandit-bandit.
Baru-baru ini publik NTT dikejutkan oleh pernyatan kontroversial dari seorang tokoh NTT, Anggota DPR RI dari NTT 1, Beny K Harman di berbagai media. Beliau mengatakan "ancaman terbesar untuk demokrasi Indonesia sekarang ini adalah "nggak ada uang nggak ada suara". Dikatakan pula olehnya "masyarakat saat ini lebih cenderung memilih orang yang banyak berbuat baik, bukan orang baik".
Ucapan-ucapan yang di lontarkan oleh Beny K Harman, bukan merupakan isapan jempol semata. Banyak penguasa memanfaat kelemahan rakyat dengan memberikan bantuan sosial. Harga diri rakyat melalui suaranya diseterakan dengan sekarung beras berisikan 5 ataupun 10 kilogram.
