foto: Okezon.com
sudah berapakali saya mendengar Prabowo mengatakan jika dia tidak dpercayai oleh sebagian besar rakyat Indonesia (kalah dalam pilpres), dia akan menerima keputusan rakyat untuk tidak memilihnya sebagai presiden.
- " Kalau saya kalah dalam pemilihan presiden, ya tidak apa apa, Pak Jokowi juga adalah salah satu putera terbaik bangsa, saya akan mendukung pemerintahan pak Jokowi( dalam arti menerima negara menjalankan program program Jokowi JK) ".
- " Kalau saya kalah saya masih akan berjuang untuk rakyat (dalam arti pada kesempatan dan tempat yang berbeda)".
*Tentunya ini kita sadari ucapannya karena perjuangan Prabowo sebagai prajurit, sebagai intelektual bangsa, sudah jauh dari cukup. Walau rakyat belum mengucapkan terimakasih, walau sekelompok besar rakyat mencaci karena salah mengerti, karena diracuni sekeompok kecil orang yang " benar melihat obyek(peristiwa Ham) tapi salah persepsi/pengamatan ". Prabowo akan tetap berjuang untuk rakyat Indonesia dengan caranya sendiri.
*Sementara pasangan capres no 2, Jokowi JK, "kalau saya kalah atau tidak jadi presiden, No Coment", dalam arti tidak pernah saya mendengar beliau mengatakan hal ini. Beliau diam dalam hal ini., seperti beliau diam didepan gedung KPK ketika ditanya masalah korupsi busway Trans Jakarta.
Diam nya Jokowi tentu mempunyai banyak makna. Makna yang keluar beragam dari hasil pemikiran, dugaan/persepsi rakyat Indonesia, makna yang cenderung minus, bahkan negatif.
Sebagai Gubernur atau pejabat yang paling berwenang(tentu paling bertanggung jawab), mengapa tidak menjawab pertanyaan berdasar atas jabatan yang telah didudukinya, atas pekerjaan yang dijalaninya. Padahal untuk kepada baru "CALON" yang bakal menduduki jabatan ini saja sudah punya kewajiban "MENJAWAB " . Dan Jokowi patuh menjawabnya dalam debat pada waktu itu (sebagai calon gubernur). Aturan apa ini?, dinegara mana ini ? buat apa ini?
Apakah ada yang disembunyikan? Apakah logis kalau kita berfikir kebalikkan, "Ah pasti ini dikarenakan tidak ada masalah yang berkaitan dengan hukum"
-Apakah semua ini disebabkan karena iklim politik ? Ya !
-apakah ada niat kubu Prabowo untuk menjegal Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden? Ya! logis ! (kemungkinan kecil tidak, juga ada).
Lantas apakah hukum harus pakum ? Padahal(menurut saya) yang utama untuk "DEMI" adalah NEGARA, dengan HUKUM adalah panglimanya. Apakah sekarang tidak ada negara? Apakah sekarang tidak ada PEMERINTAHAN ?
Masalah " Pilpres" adalah amanat undang undang yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, untuk mengangkat presiden di masa pemerintahan baru. Bandingkan tingkatannya antara HUKUM dengan PILPRES !
Yang masih mengganjal(semua sudah lewat), Apakah masalah hukum yang di bekukan tadi akan dibuka setelah ada presiden/terbentuknya pemerintahan baru? Atau terus di dep?! Atau adakah yang bisa menjamin ini nantinya tidak akan ada intervensi !
Kembali kepada masalah kalau capres tidak terpilih.
Kalau dilihat Kubu merah putih(Prabowo Hatta) adalah kubu gemuk, dalam arti gemuk oleh pakar pakar kelas I dalam bidang apapun, maka Pembagian/persaingan kursi di pemerintahan kubu ini sangatlah ketat. Ditambah juga kalau Prabowo mau membaginya untuk kubu sebelah. Logikanya, para pakar yang mau mendukung Prabowo pastilah agak kurang optimis, lebih berada pada posisi/sikap nrimo. Misalkan saja pakar Ekonomi Faisal basri(saya berpendapat beliau adalah seorang pakar,namun beliau masih berada di deretan kelas dua), tentu pakar seperti beliau saja saya anggap tipis untuk mengharapkan dapat kursi di kubu ini.
