Program Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, membawa masalah besar. Program e-KTP ternyata dikorupsi.
Sabtu, 11 Maret 2017, setelah menghadiri pembukaan pameran mebel di JIExpo, Kemayoran, ketika diwawancarai wartawan sekitar korupsi proyek e-KTP, Presiden Jokowi menegaskan : "Sekarang sistemnya menjadi bubrah semua gara-gara anggaran dikorup, jadi saya ingin ini diproses yang benar dan saya yakin KPK bertindak profesional terhadap kasus in. " Menurut Presiden program e-KTP menghadapi problem besar akibat perkara korupsi. Sistem yang ingin dibangun menjadi kacau.
Lebih lanjut Presiden Jokowi menjelaskan jika pengelolaan e-KTP diselesaikan dengan baik dan benar tanpa korupsi, tentu administrasi kependudukan, pengurusan identitas akan semakin mudah dan efisien. Korupsi, membuat proyek e-KTP terkendala. Seperti kekurangan blangko, pengurusan SIM, paspor, syarat-syarat perpajakan dan perbankan termasuk pemilihan kepala daerah, hingga pilpres. Presiden berkata :"Kalau e-KTP jadi dan benar, kita bisa selesaikan banyak sekali itu masalah. Misal urusan paspor tanpa fotokopi KTP, SIM, perbankkan, perpajakan, urusan pilkada"
Dua hari sebelumnya, Kamis, 9 Maret 2017, Jaksa Penutut Umum (JPU) perkara korupsi proyek e-KTP di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mendakwa dua pejabat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto. “Terdakwa memperkaya diri sendiri dan orang lain melalui proyek senilai Rp 5,9 triliun”, dakwa Jaksa Irene Putri. Disamping mereka disebut juga para penerima uang proyek e-KTP.
Sementara, Basuki Tjahaja Purnama, Gubernur DKI Jakarta, membantah terlibat dalam kasus e-KTP. Saat duduk di Komisi II DPR RI Ahok menegaskan, bahwa dialah yang paling keras menolak program e-KTP. Pemerintah lebih baik menggunakan bank pembangunan daerah untuk perekaman e-KTP. “Saya paling keras menolak e-KTP. Saya bilang, pakai saja bank pembangunan daerah. Semua orang mau bikin KTP, pasti ada rekamannya kok. Saya bilang ngapain menghabiskan 5-6 triliun rupiah,” ujarnya.
Filosofi jawa ‘becik ketitik, ala ketara’. Pada saatnya tindakan baik akan terlacak, tindakan jahat akan tercium. Di depan rumah saya menanam tanaman buah rambutan dan mangga. Kini tanaman rambutan sedang berbuah. Salah satu tanaman rambutan warna kulit buahnya keunguan, sedang yang lain kemerahan. Yang berwarna keunguan, di samping rasa buahnya lebih manis, juga bentuknya lebih besar dari yang berwarna kemerahan.
Tanaman mangga keduanya pernah berbuah. Salah satunya berbentuk panjang dan besar, tapi kecut rasanya. Sedang lainnya pendek bentuknya agak gemuk alias ‘nyempluk’. Namun rasannya manis luar biasa.
Dari buahnya ketahuan pohonnya. Pahan mangga yang berbuah kecut, sudah saya tebang. Sementara yang berbuah manis, saya sebarkan ke tetangga kanan kiri. Ada sekitar 30 cangkokan saya berikan sebagai hadiah doorprize pesta jajan pasar hari Paskah beberapa tahun lalu.
Nah mereka-mereka yang disebut tersangkut perkara e-KTP, termasuk buah yang bagaimanakah? Hukum alam, hukum kehidupan menyatakan dari buahnyalah diketahui pohonnya. Buah yang baik berasal dari pohon yang baik. Buah yang tidak baik menunjukkan pohonnya tidak baik.
Mari kita cermati bersama ‘drama kolosal’ korupsi e-KTP. Siapa yang menghasilkan buah baik, siapa pula yang berbuah tidak baik! Siapa yang sungguh-sungguh pohon kebaikan?
