Menanti Pemimpin Daerah yang tidak Gaptek

Pilkada serentak akan terlaksana tidak lama lagi. KPU telah menjadwalkan tanggal 24 November pemungutan suara pilkada serentak. Dalam konteks pasca-pilkada ini, penting untuk mengingatkan bahwa teknologi informasi memiliki peran krusial dalam tata kelola pemerintahan modern. Bahasa gaulnya tidak ganptek (gagap teknologi)

Pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah harus bergerak menuju digitalisasi yang terintegrasi. Pemutakhiran basis data, dan pengembangan Sistem Teknologi Informasi pemerintahan menjadi langkah strategis yang harus segera dilakukan oleh kepala daerah terpilih.

 Sistem Teknologi Informasi dalam tulisan ini mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan publik. Mengapa ini penting?

Baca juga: Perusda melantai di Bursa Efek, mengapa tidak

Belajar dari pandemi tatkala pemerintah hendak memberi bantuan stimulus kepada pelaku UKM, orang miskin, pengangguran, faktanya pemerintah pusat dan kepala daerah dibuat kelimpungan masalah data. Mereka kasak kusuk mengumpulkan data, saling lempar kewajiban dan koordinasi.

Naifnya lagi manipulasi data kerap dilakukan oleh kepada daerah agar terlihat "berhasil" dalam menanggulangi kemiskinan, atau pengangguran di daerah. Perbedaaan data pun kerap berbeda antara satu instansi. Ini sudah tentu jadi rahasia umum, sehingga terkadang urgensi pemutakhiran manajemen basis data di pemerintahan terkesan asal-asalan.

Ketersediaan gudang basis data, dikenal sebagai data warehouse, yang kedepannya dapat di upgrade pengembangan big data dalam pemerintahan begitu penting dan krusial menurut hemat penulis: 

(1) membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan membuat keputusan yang efektif dan efisien, apalagi didukung oleh ketersediaan dashboard sistem informasi yang real time 

Baca juga: Membangun Ekosistem Digital di Sulawesi Selatan

(2) setiap kebijakan yang diambil dapat dianalisis dan diukur dengan baik, semua dapat tersimpan dalam sistem informasi 

(3) adanya sistem informasi yang baik akan membantu koordinasi antar lintas SKPD, kementerian dan stakeholder 

(4) diharapkan kinerja pemerintah meningkat akan meningkatkan pula perbaikan terhadap pelayanan pada masyarakat dan efisiensi anggaran.