Beban berat ditanggung pemerintahan baru pasca pelantikan presiden dan wakil presiden RI periode 2019-2024.Banyak PR yang harus diselesaikan pemerintah periode ini di tengah arus korupsi yang makin mengganas dan menyentuh level para pengambil kebijakan yang seharusnya netral dari korupsi. Seperti KPK misalnya.
Kepentingan partai pun seakan tak sepi menghiasi berita-berita head line di kabar berita nyaris di semua media.
Dan rakyat hanya bisa melihat dan mendengar bagaimana semua kasus yang membelit negeri ini segera dapat diselesaikan.
Negeri ini berdiri kokoh atas landasan kebhinekaan. Suku, agama, ras yang berbeda-beda menjadi satu atas nama Indonesia.Â
Perbedaan itu pasti, tapi bersatu dan menghargai perbedaan sebagai pilar Kebhinekaan itu hukumnya wajib.
Tugas pemerintah  selain terus menggenjot program yang menyangkut kepentingan rakyat, juga harus berusaha menyatukan semua kepentingan dalam satu semangat membangun Indonesia.Â
Dalam sebuah program, perbedaan pendapat  itu adalah hal yang jamak dan lumrah. Sebab kepala sama hitam, tapi soal isi kepala  pasti ada perbedaan.
Pro dan kontra pasti juga akan mengemuka, sebagai reaksi dari sebuah kebijakan. Meskipun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah telah melalui tahap penyempurnaan dan proses panjang.
Dua hal penting yang sekarang menjadi titik fokus masyarakat dalam menyoroti pemerintah. Kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia dan kemudahan rakyat untuk mengakses berbagai kepentingan yang berhubungan dengan pemerintah.
Perda, perwali, perpu, adalah peraturan perundang-undangan yang saat ini terus digulirkan pemerintah baik pusat maupun daerah. Tujuannya pasti, agar tercipta kenyamanan, keamanan, dan kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.
Pemerintah harus mampu menjadi pamomong bagi semua warga. Agar konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan latar belakang apapun bisa diselesaikan tanpa menimbulkan korban dan kerugian.
