Nasib guru honorer memang sangat memprihatinkan. Barangkali itu merupakan salah satu potret dunia pendidikan kita yang masih buram. Namun terus terang memang tidak mudah menyelesaikan masalah guru honorer itu. Sekalipun tuntutan mereka jelas. Naikkan status guru honorer menjadi PNS! Tidak tanggung-tanggung demo ke istana Negara pun menjadi pilihan. Di satu sisi berjuang memperbaiki nasib adalah bukan hanya hak, tetapi juga kewajiban. Di sisi lain apakah besar perjuangan akan sebanding dengan hasil ?
Salah satu factor yang harus ditelusuri adalah apakah status guru-guru honorer itu sama ? Kemudian kalau ditilik lebih lanjut, bagaimana dengan pola rekruitmennya dulu ? Setelah itu, kita juga perlu tahu, bagaimana mereka dapat mendapatkan honor selama ini ? Barangkali masih banyak lagi yang dapat diinventarisasi lagi, untuk dapat lebih mengelaborasi permasalahan guru honorer ini.
Kabarnya ada guru honorer yang memang spontan ingin membantu anak-anak setempat supaya dapat memperoleh pendidikan. Bisa jadi karena kalau harus pergi ke sekolah yang lain, lokasi sekolahnya jauh. Penduduk setempat iuran untuk memberikan sekedar imbalan untuk mengucapkan terima kasih kepada para guru honorer tersebut. Melalui komite sekolah, guru guru honorer itu, mengajar, bahkan sampai ada yang karena tingginya motivasi, ijasah atau kompetensi legalitas formal bukan menjadi prioritas utama. Suatu kearifan loka yang perlu diteladani.
Ada juga yang karena jumlah siswanya di sekolah tersebut, makin lama makin membengkak. Sementara alokasi pengadaan guru tidak juga bertambah. Akhirnya pilihan sulit harus diambil, merekrut guru honoer untuk mengajar. Barangkali ada yang melalui kebijakan pimpinan daerah, namun bisa juga karena kebutuhan yang mendesak. Dana BOS menjadi pilihan untuk memberikan guru guru honor tersebut imbalan atas pekerjaan mengajar itu. Perekrutan guru guru honorer yang model begini dapat lebih fokus melalui legalitas kompetensi. Pada umumnya imbalan yang diterima guru guru honorer tipe seperti ini, sangat tergantung dengan jumlah siswa, dana BOS, atau besar SPP dari siswa. Terkadang untuk daerah daerah tertentu juga sangat tergantung komitmen dan kemampuan dana dari Pemerintah Daerah setempat. Peningkatan SDM melalui pola pengembangan sekolah berbasis masyarakat yang perlu dielaborasi pada para pemangku kepentingan.
Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap unjuk rasa para guru honorer di pusat pemerintahan. Namun yang sangat perlu menjadi perhatian adalah jangan pernah berharap, tidak semua masalah dapat diselesaikan oleh pemerintah. Kearifan masyarakat lokal, pengembangan sekolah berbasis masyarakat, perhatian besar para pemangku kepentingan terhadap bukan saja kesejahteraan guru guru honorer tersebut, tetapi lebih ditujukan kepada peningkatan SDM kita, perlu dielaborasi, didorong, ditumbuhkembangkan, secara intensif, komprehensif, dan integratif. Jangan biarkan mereka menjadi borok dunia pendidikan kita. Mengapa kita lebih memperhatikan nasib anak anak kita, tetapi tidak untuk guru guru kita ?
