"Ini tahun politik, demokrasi cara kita memilih pemimpin yang baik. Saya menghargai Muhammadiyah pilih yang terbaik, bukan memilih yang paling keras atau hebat kampanyenya. Walaupun Dahnil di pihak nomor 2 tapi tidak berarti Pemuda Muhammadiyah harus untuk ikut kebijakan politik dia," kata Jusuf Kalla saat membuka Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) pada 26 Nopember 2018 lalu.
Perhelatan yang diadakan oleh organisasi kepemudaan Muhammadiyah itu akhirnya memutuskan Sunanto alias Cak Nanto sebagai suksesor Dahnil yang habis masa baktinya pada akhir 2018.
Setelah meletakkan jabatannya di Pemuda Muhammadiyah, Dahnil fokus dalam tugasnya di Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi sebagai juru bicara. Suatu kali kritikan pedas muncul dari politisi PKS, Fahri Hamzah.Â
Dia menyebut Dahnil (dan jubir kubu Jokowi) sebagai jubir tak berkelas karena menganggap tak ada hal substantip yang diangkat dalam perdebatan seputar pilpres. Menanggapi komentar itu,Dahnil berkilah dan menganggap siapa pun berhak berkata apa saja mengenai kinerjanya.
Mari kita tinggalkan aktivitas Dahnil sebagai seorang jubir. Kita akan mengingat beberapa hal mengenai Dahnil Anzar Simanjuntak saat menduduki posisi sebagai orang nomor satu di Pemuda Muhammadiyah yang tak berpolitik praktis.
Apa saja itu? Mari kita lihat dari beberapa twitnya.
1. Bersikap moderat terhadap Islam Nusantara
Islam Nusantara sontak mencuat menjadi sebuah kontroversi saat dijadikan tema dalam Muktamar Nahdlatul Ulama di Jombang pada 2015 lalu. Bukan sekedar istilah, banyak orang yang memaknainya sebagai sebuah hal yang tidak selayaknya digembar-gemborkan karena berpotensi untuk mengkotak-kotakkan masyarakat Islam.
Ada pula yang beranggapan lebih karena menganggapnya sebagai sebuah aliran yang menyimpang dari kaidah keislaman dengan mencampuradukkan budaya dan syariat Islam. Oleh karenanya, muncul cemoohan yang diarahkan oleh tuduhan bahwa Islam Nusantara sebagai gerakan anti Arab.
Ditambah lagi dengan adanya dukungan pemerintah melalui Presiden Jokowi, tema itu menjadi bola panas yang gemar ditendang oleh orang-orang yang berseberangan dengan NU.
Dalam hal ini, Dahnil justru bersikap woles.
Melalui sebuah twit, dia menggarisbawahi bahwasanya tafsir kreatip terhadap pelaksanaan nilai-nilai Islam bukanlah menjadi masalah saat tidak bertentangan dengan tauhid (nilai-nilai ketuhanan).
Dan memang begitu adanya, Islam Nusantara sebenarnya bukanlah sebuah hal baru dalam khazanah keislaman di Indonesia. Bahkan sebagian besar dari kita sudah mengaplikasikannya dalam keseharian.Â
Diksi ini bukan dimaksudkan untuk menggambarkan bahwa NU telah keluar dari jalurnya sebagai penganut Asya'irah dalam akidah dan Syafi'iyah dalam fiqih, namun lebih kepada budaya Islam yang sifatnya lokal atau asli Nusantara sehingga tak ditemui di wilayah lain. Dan tentu saja, semua itu masih berada dalam koridor keislaman.
2. Mengkritik pencatutan ulama untuk kepentingan politik
Ulama kini seolah menjadi bintang dalam dalam percaturan politik tanah air. Ada diantaranya yang memang menduduki posisi dalam struktur jabatan dalam pemerintahan ataupun yang terjun dalam kancah politik secara tak langsung sebagai pendukung figur tertentu.
Tak dipungkiri juga, bahwa identitas keulamaan mempunyai legitimasi yang kuat di mata masyarakat kebanyakan.Â
Kaitannya dengan dinamika dalam negeri akhir-akhir ini, ada pihak-pihak yang berupa mendapatkan legitimasi atau dukungan luas dengan cara mengatasnamakan ulama. Ulama yang seharusnya dapat berdiri di semua golongan dan tak tersandera dengan politik praktis "dipinjam" untuk kepentingan pragmatis.
Dahnil adalah salah satu orang yang secara eksplisit mengatakan hal itu sebagai upaya pembajakan terhadap ulama. Dia menghimbau pihak-pihak yang bertarung dalam kontes politik untuk lebih mengedepankan gagasan yang berkebangsaan dan berkemajuan.
Namun dalam kasus ini, kita belum mendengar tanggapannya mengenai Ijtima' Ulama 3 yang beberapa hari lalu menuntut Prabowo untuk ditetapkan sebagai pemenang pilpres.
3. Mengkritik pihak yang mempermasalahkan garis keturunan Jokowi
Jokowi adalah anak turun PKI, begitu kata sebagian orang tentang profil presidennya saat ini. Hal itu mereka perkuat dengan isu permintaan maaf kepada partai terlarang itu yang sempat berhembus beberapa bulan lalu.
Ada pula yang menyatakan bahwa istana saat ini sudah menjadi sarang para penganut komunisme / PKI. Atau hal lain yang dianggap sebagai bukti eksistensi PKI seperti logo Bank Indonesia yang menurut mereka mirip dengan gambar palu arit.
Dalam hal ini, nampaknya Dahnil tak mau ambil pusing. Dia justru mempersoalkan orang yang mempermasalahkan silsilah Jokowi dan menyebutnya sebagai perilaku primitip dan rendahan.
Dalam demokrasi, orang dengan latar belakang apapun diberi kesempatan untuk berkompetisi karena kepemimpinan itu tak mesti terkait dengan garis keturunan.Â
Dengan pendapat seperti itu, entah bagaimana Dahnil bersikap terhadap orang-orang di barisannya yang masih gemar menggunakan isu PKI untuk memojokkan Jokowi.Â
Setidaknya 3 hal itu yang bisa kita temui dari diri Dahnil Anzar Simanjuntak di masa lalunya. Semoga pak jubir masih konsisten dengannya.
Baca juga :
GP Ansor: FPI Harus Bubar Jika...
Aksi Bela Negeri = People Power(?)
Maaf Pak "Kwik", Anda Keliru..
Ramadan, Haruskah Diricuhkan dengan Doa Berbuka Puasa?
Jama'ah Tabligh, Politik Praktis dan Hidangan Satu Nampan
