Mohon tunggu...
Mashen
Mashen Mohon Tunggu... Freelancer - Penulis

Pemimpi yang selalu berimajinasi dan berjiwa visioner

Selanjutnya

Tutup

Politik

Demokrasi Dirusak Buzzer Politik: Propaganda Harus Berakhir

4 November 2023   23:34 Diperbarui: 5 November 2023   09:39 122
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Perkembangan teknologi dan media sosial telah membawa perubahan besar dalam cara kita berkomunikasi dan berpartisipasi dalam proses politik. Namun, dalam beberapa kasus, kebebasan berpendapat dan demokrasi telah terancam oleh praktik represi di dunia maya yang diduga terkait dengan buzzer atau pendengung. Propaganda yang membabi-buta untuk melindungi pemerintah atau presiden dilakukan secara profesional dengan bayaran yang pasti mahal.Propaganda jahat yang dilakukan buzzer mengacu pada penyebaran informasi, ide, atau pendapat, seringkali dengan bias atau agenda tertentu, untuk mempromosikan suatu tujuan, sudut pandang, atau ideologi khusus. Ini dapat mengambil berbagai bentuk, termasuk kata-kata tertulis atau lisan, gambar, video, dan media lainnya. Biasanya, propaganda digunakan untuk memengaruhi keyakinan, sikap, dan perilaku orang, tanpa menyajikan informasi objektif atau seimbang. Tujuan untuk membentuk opini publik, mendapatkan dukungan, memanipulasi persepsi, dan memajukan agenda mereka.

Pemerintah yang membentuk pasukan buzzer yang bertujuan untuk menyebarkan informasi propaganda atau memanipulasi opini publik adalah tindakan yang tidak etis dan merusak bagi prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi yang sehat melibatkan kebebasan berpendapat, akses yang adil dan setara terhadap informasi, serta transparansi. Membentuk pasukan buzzer dengan tujuan untuk mempengaruhi opini publik dengan cara yang manipulatif adalah bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi yang seharusnya.

Demokrasi yang baik harus didasarkan pada persaingan ide dan pandangan yang beragam. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk mendengar berbagai sudut pandang dan membuat keputusan yang didasarkan pada informasi yang akurat dan bervariasi. Membentuk pasukan buzzer untuk menyebarkan informasi palsu dapat merusak integritas proses politik, menghambat transparansi, dan memengaruhi kemampuan masyarakat untuk membuat keputusan yang baik.

Tindakan hukum terhadap praktik buzzer harus lebih tegas dan adil dilaksanakan. Tindakan hukum yang diambil untuk menjaga integritas demokrasi dan melindungi masyarakat dari manipulasi dan penyebaran propaganda yang menipu masyarakat.

Penting pemimpin memberikan teladan untuk moralitas yang jujur, etis, dan transparan dalam berpartisipasi dalam proses politik. Ini akan membantu memastikan bahwa demokrasi berfungsi sebagaimana mestinya dan bahwa kepentingan masyarakat diutamakan daripada kepentingan kelompok tertentu atau individu.

Dalam upaya menjaga demokrasi yang kuat, masyarakat harus bersatu dalam mendukung kebebasan berpendapat, memerangi penyebaran Propaganda sesat, dan mendorong transparansi. Hanya dengan upaya kolektif kita dapat menjaga prinsip-prinsip demokrasi yang kuat dan melindungi masa depan demokrasi dari ancaman yang mengintai.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun