Ekonomi dan Utang Pemerintah

Pemilu memang telah selesai, tetapi masih belum selesai untuk membangun bangsa. Pekerjaan berat menanti pemerintahan Jokowi-Ma'ruf ke depan adalah ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia. Dua termin tersebut menjadi janji Jokowi saat kampanye sebelum pelaksanaan pilpres kemarin.

Ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5.07% pada triwulan I-2019. Angka ini memang meningkat dibandingkan dengan perolehan triwulan I-2018 yang hanya memperoleh angka 5.06%. Jadi, hanya ada peningkatan pencapaian ekonomi sebesar 0.01% dari triwulan I-2018 sampai dengan triwulan I-2019 (bps.go.id).

Angka tersebut tentu belum menggembirakan jika dibandingkan dengan target ekonomi yang hendak dicapai selama periode pemerintahan Jokowi 2014-2019. Sebelumnya pemerintah membuat target pertumbuhan ekonomi mendekati 5.2% (www.ekonomi.bisnis.com). Angka ini sudah memberikan sedikit gambaran bahwa ekonomi secara makro belum bisa tumbuh secara maksimal sesuai dengan target yang telah direncanakan.

Ada beberapa catatan tentang keberhasilan pemerintahan Jokowi periode 2014-2019 yaitu pada pembangunan infrastruktur. Beberapa infrastruktur yang berhasil dibangun misalnya telah beroperasinya Mass Rapid Transit, Light Rail Transit di Sumatra Selatan dan Jakarta, 10 bandara baru, 19 pelabuhan, jalan tol Trans-Sumatra 278 km, dan jalan tol Trans Jawa 962 km. (Kompas, 2 Juli 2019).

Tetapi, ada pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan yaitu masalah pembangunan infrastruktur untuk ekonomi. Jokowi dalam wawancara (Kompas, 2 Juli 2019) menjelaskan, periode kedua ini akan dilaksanakan pembangunan infrastruktur lebih gencar lagi. Pembangunan sumber daya manusia difokuskan untuk membuka kran lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Kunci semua pekerjaan pemerintah tersebut adalah penggunaan APBN yang tepat sasaran dan transparan.

Pembangunan infrastruktur yang massif tersebut sering memunculkan berbagai perdebatan. Misalnya adalah adakah dampak positif pembangunan infrastruktur tersebut terhadap perbaikan ekonomi secara makro dan secara mikro? Pembangunan tersebut memunculkan berbagai isu kegagalan Jokowi karena biaya yang digunakan adalah hasil dari hutang luar negeri.

Berbagai pertanyaan tersebut harus dijawab oleh pemerintahan Jokowi periode kedua ini. Target capaian ekonomi harus dikejar untuk diselesaikan. Masyarakat dalam perspektif ekonomi mikro harus merasakan dampak pembangunan ekonomi yang dinahkodai oleh Jokowi-Ma'ruf.

Masyarakat Indonesia tentu sangat berharap agar kinerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf lebih baik dibandingkan dengan kinerja periode sebelumnya. Jika gagal maka kedaulatan bangsa Indonesia yang dipertaruhkan.

Sekitar dua hingga tiga hari ini, harian Kompas menerbitkan berita tentang anjloknya harga ayam dan harga garam. Dua masalah ini hanyalah secuil masalah ekonomi yang menuntut untuk segera diselesaikan. Ditambah lagi dengan beberapa isu tentang akan disesuaikannya harga tarif dasar listrik tahun depan (Kompas, 2-3 Juli 2019)

Menurut catatan, pemerintahan Jokowi periode 2014-2019 telah berhasil menjadikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh dengan baik. Indiktor keberhasilan tersebut di antaranya adalah perbaikan sosial ekonomi misalnya kemiskinan, pengangguran, serta indeks pembangunan manusia. Jika dihitung, ekonomi Indonesia tumbuh stabil di kisaran angka 5% (Koran Kompas, 2 Juli 2019).

Tetapi, capaian di atas ternyata masih terdapat berbagai masalah jika dilihat pada fakta yang terjadi di masyarakat. Angka ekonomi tersebut belum mencapai target yang telah dijanjikan oleh pemerintahan Jokowi periode 2014-2019. Hutang pemerintah yang nilainya mencapai lebih dari 4 ribu trilyun juga masih menunggu untuk dibayar.

Menurut laporan BI, utang luar negeri Indonesia pada akhir April 2019 saja mencapai angka sekitar 5.528 Trilyun Rupiah (Kompas.com). Angka ini jika ditelusuri lebih jauh ternyata naik dibandingkan dengan utang Bulan Maret yaitu sebesar 4.567 Trilyun (finance.detik.com).

Pertumbuhan ekonomi yang melambat dan pertumbuhan hutang yang belum terbayar, merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Ditambah lagi dengan berbagai masalah sosial lainnya. Pekerjaan yang tentu sangat berat untuk pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Tentu pekerjaan ini tidak semudah mengurus pekerjaan wilayah Kabupaten Kota.