Berdasar daftar yang dirilis Bank Dunia, Indonesia menempati urutan kesepuluh sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Dengan PDB (Produk Domestik Bruto) sebesar Rp 2.000 triliyun lebih pada kuartal pertama 2014, Indonesia naik 6 tingkat dari tahun lalu. Pada tahun sebelumnya, Indonesia masih berada pada posisi 16 di bawah negara-negara Eropa macam Italia dan Spanyol. Kenaikan peringkat ini juga dipicu lesunya perekonomian Eropa, sedangkan perekonomian Indonesia terus tumbuh dengan stabil pada kisaran angka pertumbuhan sebesar 5 %.
Namun dalam rilis daftar negara paling bahagia, peringkat Indonesia jauh dari 10 besar. Indonesia berada pada posisi 65 (Oktober 2013). Peringkat ini masih berada di bawah negara-negara tetangga di lingkup ASEAN seperti Malaysia, Thailand, Filipina dan juga Singapura. Sedangkan negara tetangga lain, Australia, justru menempati urutan teratas sebagai negara paling bahagia. Selain Australia, 10 besar negara paling bahagia didominasi oleh negara Skandinavia seperti Swedia, Denmark dan Norwegia yang menerapkan konsep ‘welfare state’ nya dalam menyejahterakan rakyatnya. Sementara itu, negara-negara yang bercorak kapitalis-liberalis seperti AS dan Inggris tak mampu membahagiakan rakyatnya seperti yang dilakukan Australia dan negara-negara Skandinavia.
Dua hasil survey yang bertolak belakang di bidang perekonomian bagi Indonesia tentunya. Di satu sisi negara kita mampu menjelma menjadi kekuatan ekonomi dunia dengan masuk 10 besar negara dengan PDB terbesar. Akan tetapi dalam hal kesejahteraan (kebahagiaan) rakyatnya, Indonesia kalah dibanding negara-negara tetangga.
Data ini semakin menunjukkan arah perekonomian bangsa Indonesia. Kesejahteraan sosial yang menjadi isi pokok sila kelima Pancasila bukanlah mimpi utama bagi pemerintah saat ini. Perlahan tapi pasti, perekonomian Indonesia semakin berorientasi pada pasar dengan tingkat persaingan yang sangat tinggi. Persanigan yang cenderung agresif dan berdarah-darah telah membuat si kaya semakin berjaya dan kenyang dengan ‘memakan’ si miskin. Hal ini diperkuat dengan angka rasio gini yang menunjukkan kesenjangan ekonomi sudah berada di atas 0,4 yang artinya kesenjangan antara si kaya dan si miskin semakin menganga. Selain itu, data BPS juga menunjukkan lebih dari 50% perekonomian nasional masih terpusat di Pulau Jawa, dimana 17 % berada di Provinsi DKI yang sepersekian kali lebih kecil dibanding Kalimantan dan Papua. Belum lagi jika kita mennengok daftar orang terkaya di negeri ini dimana jumlah kekayan mereka terus meningkat secara signifikan.
Memang kita harus menyesuaikan diri dengan tatanan internasional, tapi bukan berarti kita mengorbankan cita-cita mulia untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh Indonesia. Pemerintah dengan segala wewenang yang dimiliki harus mampu membuat kebijakan yang bertujuan memeratakan kesejahteraan. Melalui pajak, pemerintah harus benar-benar mampu ‘memalak’ para milyader-milyader untuk sedikit menghambat kenaikan kekayaan mereka. Hasilnya kemudian ‘dibagikan’ secara adil melalui program-program yang mendorong sektor ekonomi rakyat menengah ke bawah. Mampukah pemerintahan yang baru nanti mewujudkan kesejahteraan sosial bagi sleuruh rakyat Indonesia?
