Mohon tunggu...
gatot winarko
gatot winarko Mohon Tunggu... -

Sederhana dan Konsisten (Copas from Mandawega) hehe..

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

1 Insinyur untuk 1 Desa daripada 1 Miliar untuk 1 Desa

13 Maret 2014   23:01 Diperbarui: 24 Juni 2015   00:58 28
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Akhir-akhir ini muncul polemik mengenai dana 1 miliar rupiah untuk masing-masing desa di seluruh pelosok negeri Indonesia.Para anggota DPR sangat gigih memperjuangkan program tersebut. Bahkan mereka saling klaim bahwa mereka yang mendorong program ini terlaksana. Hal ini untuk menarik simpati masyarakat desa yang nantinya akan menikamti guyuran duit sebesar 1 miliar rupiah ini.
Namun apakah program tersebut bear-benar akan mewujudkan kesejahteraan di masyarakat pedesaan, atau justru menimbulkan masalah baru?
Melihat kondisi desa, terutama pemerintahannya, saya pesimistis program ini akan memberi dampak positif bagi masyarakat.Betapa tidak, uang 1 miliar ini akan dikelola oleh pemerintah desa yang dipimpin oleh Lurah atau Kepala Desa. Namun kualitas para pemimpin desa ini dalam mengelola uang sebesar itu masih meragukan. Apalagi dalam proses Pilkades yang sering saya jumpai sangat kental dengan politik uang. Para kandidat tak segan-segan memberikan pesangon hingga angka ratusan ribu rupiah agar warga memilihnya menjadi Kepala Desa.
Sementara itu, masyarakat desa yang sebagain besar bekerja di bidang pertanian membutuhkan pendidikan dalam mengelola tanahnya. Ini bisa menjadi alternative bagi pemerintah jika ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah bisa menyediakan seorang insinyur untuk sebuah desa atau lingkup yang lebih kecil lagi. Tujuannya adalah membantu petani untuk menerapkan sistem pertanian yang modern.
Para insinyur atau sarjana pertanian yang telah menyerap ilmu di perguruan tinggi bisa menyalurkan ilmunya kepada para petani untuk diterapkan. Petani yang selama ini mudah diperdaya oleh produsen pupuk dan obat-obatan, bisa menjadi lebih cerdas dan selektif dalam memilih pupuk yang tepat. Lewat seorang insinyur yang memiliki pemahaman tentang kondisi tanah, sang insinyur akan memberikan saran kepada petani bagaimana mengatasi masalah yang dihadapi dalam mengolah tanah.
Selain itu, para insnyur juga bisa membantu petani yang ingin menanam tanaman alternative yang memiliki nilai jual tinggi seperti Melon, Semangka atau Bawang Merah. Tentu ini akan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Selain pemilik lahan, buruh tani juga akan mengalami peningkatan kesejahteraan. Jika hasil panen si pemilik lahan berlimpah, tentu saja para buruh tani akan mendapat kenaikan upah, sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi.
Program ini juga dapat membuka lapanagan usaha baru, terutama bagi para freshgraduate yang bingung mencari kerja. Mereka tak harus melamar pekerjaan ke perusahaan-perusahaan dan bisa mengabdi kepada negara dengan membangun desa. Untuk itu pemerintah juga harus menyediakan sarana dan prasarana bagi para insinyur ini di tiap desa. Nilainya tak akan sampai pada 1 miliar !
Jika program ini berhasil dan desa semakin sejahtera, tentu para pemuda desa tak perlu mengikuti jejak orang tuanya yang berbondong-bondong mencari nafkah ke kota dan menjadi kaum urban. Ini berarti angka urbanisasi dapat ditekan dan beban kota menjadi berkurang. Masalah-masalah klasik kota seperti macet dan banjir akibat padatnya jumlah penduduk dapat segera diatasi.
Namun bukannya program ini tak memiliki kelemahan, tapi jika dibandingkan dengan program 1 miliar untuk 1 desa tentu lebih simple dan efisien. Negara tak perlu menyisihkan anggaran hingga puluhan triliyun rupiah untuk dana desa yang nantinya hanya akan menjadi ‘lahan’ korupsi baru bagi perangkat desa. Apalagi jika kita melihat karakter penduduk desa, jika pembangunan materi bukanlah hal utama, tapi bagaimana pemerintah mampu memberikan jaminan hidup dan ketentraman itu saja sudah cukup.
Untuk beberapa desa yang masih kurang dalam hal infrastruktur. memang perlu mendapat gelontoran dana yang lebih besar. Misal untuk membangun sekolahan, jalan aspal atau untuk daerah yang belum mendapat pasokan listrik yang cukup. Tapi bukan berarti semua desa memiliki masalah yang sama. Seperti yang saya paparkan di atas merujuk pada pedesaan di wilayah Pulau Jawa yang bercorak agraris. Sehingga program ini bisa lebih tepat sasaran dan tak hanya menghambur-hamburkan uang Negara saja. Salam.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun