Menarik menyaksikan kongres PDI P di Bali tahun ini. Mungkin yang menjadi sorotan utama banyak media adalah kehadiran Prabowo Subianto, ketua umum Partai Gerindra, yang juga merupakan rival politik yang sengit Jokowi dalam pilpres 2014 dan 2019. Dan Partai pengusung utama serta partai Jokowi sendiri adalah PDI P. Kehadirannya sebenarnya sudah terbaca oleh publik sejak pertemuan dengan megawati di Teuku Umar tempo hari.
Ada hal menarik yang patut menjadi perhatian bahwa betapa lihainya Prabowo yang berhasil masuk dalam inti benteng "musuh" yang barusan mengalahkannya. Bahkan sejak KPU merilis hasil resmi Pilpres, banyak yang mengira Prabowo tidak mungkin bergabung dalam koalisi pemerintahan atau koalisi yang pemain utamanya adalah PDI P. Namun, kenyataannya justru membalikan persepsi publik.
Ada Keretakan dalam Kubu Koalisi Jokowi-Ma'ruf
Sinyal ketidaksetujuan partai pengusung Jokowi-Ma'ruf dalam Pilpres 2019 - selain PDI P - terhadap keinginan Prabowo bergabung dalam barisan koalisi cukup terang benderang. Hal itu dapat dilihat ketika ada pertemuan para Ketua Umum Parpol di kantor DPP Nasdem dengan minus Ketua umum PDI P. Selain itu, undangan makan ke Gubernur Anies Baswedan oleh Surya Paloh, Ketua Nasdem, sehari setelah undangan makan atau pertemuan Megawati-Prabowo di Teuku umar.
Surya menggunakan Anies yang merupakan bagian dari Prabowo (pengusung dalam Pilkada Jakarta) untuk mengirim sinyal ketidaksetujuan terhadap undangan makan Megawati ke Prabowo. Hal dapat terbaca bagaimana Anies dikatakan oleh Surya adalah kandidat yang potensial untuk Pilpres 2024 yang akan diusung Nasdem. Momennya pun sangat dekat, hanya beda sehari. Hal seperti ini bukanlah kebetulan dalam politik, melainkan direncanakan dan memiliki makna.
Dari dinamika ini, terlihat ada yang retak dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf. Tentunya retak karena ada perbedaan yang belum bisa dikompromikan. Katakanlah, alasan menerima Prabowo dalam koalisi pemerintahan karena hubungan baik Megawati-Prabowo selama ini. Atau alasan rekonsiliasi nasional Pasca Pilpres yang telah menciptakan polarisasi yang tajam antara banyak pendukung keduanya. Alasan-alasan tersebut memang terkesan normatif.
Tapi terlepas dari itu, bisa juga ditarik hipotesis bahwa ada gesekan yang cukup kuat dalam koalisi Jokowi-Ma'ruf sehingga mengharuskan PDI P mencari partner kuat penyeimbang. Partai Gerindra yang merupakan suara terbanyak kedua di DPR RI, sangat strategis untuk dijadikan kawan bertarung melawan gesekan-gesekan itu termasuk dalam mengawal periode Jokowi jilid II.
Dari gesture dan gerak-gerik Megawati akhir-akhir ini - sejak pertemuan Prabowo-Jokowi di MRT - menunjukan bahwa Prabowo memang sangat penting dijadikan partner, meskipun begitu jelas dan kerasnya sinyal ketidaksetujuan partai-partai pendukung koalisi Jokowi-Ma'ruf. Â
Memporak-Porandakan Benteng 'Musuh'
Hubungan yang begitu erat atau sinyal penerimaan Prabowo oleh PDI P, semakin jelas ketika hadirnya sang ketua Gerindra dalam kongres PDI P di Bali atas undangan spesial Megawati. Kedatangannya pun disambut meriah dan tepuk tangan oleh kader-kader PDI P atas arahan dari Megawati. Bahkan diberikan posisi duduk (kursi) di barisan utama bersama Megawati, Jokowi, Ma'ruf Amin dan Jusuf Kalla. Di kursi yang berbeda dan lebih jauh dari kursi Megawati, duduk para petinggi Parpol pengusung Jokowi-Ma'ruf.
