Sayangnya, produk yang tidak  terjual akan kadaluwarsa dan ditarik dari peredaran untuk dimusnahkan alias dibuang. Sebuah realita yang bikin trenyuh, saat mana di suatu tempat terjadi pemusnahan susu bayi kadaluwarsa, sementara di tempat lain banyak anak  mengalami stunting. Tak hanya makanan kadaluwarsa yang dibuang, makanan  yang masih layak makan juga dibuang akibat tidak laku di pasaran.
Buruknya Distribusi Pangan
Mayoritas makanan yang terbuang adalah beras dan jagung, padahal keduanya bahan pangan pokok. Impor beras oleh pemerintah seringkali bersamaan dengan  panen raya di dalam negeri hingga stok beras menumpuk di gudang. Akibat  lamanya di gudang, beras menjadi berkutu dan mengalami susut.
Hal ini sungguh ironis. Di satu sisi, banyak penduduk  miskin, bahkan mengalalami kemiskinan ekstrim. Mereka  tidak bisa makan nasi beras atau jagung, karena tidak mampu membelinya. Namun, di sisi lain banyak bakan makanan pokok  yang terbuang sia-sia. Hal ini nyata-nyata mencerminkan buruknya distribusi pangan dalam sistem yang ada.
Ketimpangan yang ada merupakan konsekuensi logis dari penerapan sistem kapitalisme. Sistem ini fokus perhatiannya pada masalah produksi seraya abai pada distribusi. Akibatnya, bahan dan produk pangan banyak diproduksi, tetapi distribusinya tidak merata.  Kemiskinan selalu ada  dan  tidak kunjung selesai.
Masalah distribusi  merupakan tugas dan wewenang negara. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengatur distribusi pangan agar tidak menumpuk di gudang, melainkan sampai pada tangan rakyat yang menerlukan.  Pemerintah juga bisa membuat mekanisme agar makanan untuk balita yang tidak terserap oleh konsumen bisa didistribusikan pada warga yang membutuhkan. Dengan demikian  persoalan stunting bisa dihindari atau kelar diselesaikan.
Namun dalam sistem Kapitalisme distribusi tersebut tidak dilakukan, karena dianggap akan merugikan industri, yakni merusak pasar. Para kapitalis lebih memilih jalan pangan tersebut dimusnahkan daripada dikonsumsi oleh warga miskin.
Butuh Perubahan Sistemis
Faktor gaya hidup juga berperan dalam menghasilkan sampah makanan. Â Sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan, telah memunculkan perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab terhadap makanan. Mereka dengan mudah membuang makanan sehingga sampahnya menumpuk.
Pemerintah telah abai dalam mengawasi industri agar tidak boros sumber daya. Penguasa lebih fokus pada upaya perolehan pajak yang besar dari industri dan menggenjot produksi demi tingginya pendapatan perkapita.
Demikianlah, persoalan sampah makanan bukanlah semata tentang gerakan daur ulang dan aksi sejenisnya, tetapi juga terkait dengan persepsi terhadap makanan, gaya hidup, sistem ekonomi, dan peran pemerintah. Untuk menyelesaikan persoalan sampah makanan membutuhkan solusi komprehensif dengan perubahan sistemis, yaitu dari sistem kapitalisme menuju sistem Islam.
