Pemilu Kepala Daerah dan Netralitas ASN

Salah satu isu utama dalam setiap Pemilu adalah netralitas Polri, TNI dan ASN. Penulis menganggap bahwa  isu ini sering menjadi momok yang menakutkan bagi politisi tetapi menggelikan bagi TNI, Polri dan ASN. Mengapa ? karena bagi TNI dan Polri yang dituntut harus berperan aktif dalam kerangka tugas dan tanggungjawabnya menjamin Pemilu aman, dan sukses tetapi  tidak boleh memilih. Benar-benar netral. Namun dalam menjalankan tugas menjaga keamanan dan kenyamanan selama Pemilu, kedua alat negara ini harus berada dalam lingkungan dan suasana Pemilu yang sering lebih paham psikologi pemilu itu sendiri. Mereka lebih dekat dengan seluruh ekosistem penyelenggaraan Pemilu di setmua level, sehingga kadang dicurigai  memiliki kecendrungan kiblat politik dan memberi pengaruh kepada penyelenggara, peserta dan masyarakat pemilih.  

TNI dan Polri harus netral tetapi harus bekerja keras agar Pemilu aman dan sukses !!!!!

Lain dengan ASN dituntut netral tetapi memiliki hak memilih. Kelompok yang satu ini berada dalam himpitan antaraharus  memilih tapi netral.  Secara gamblang agak risih sebagai seorang ASN dengan ketentuan ini karena dalam pengaturannya sangat ketat dan sanksinya berat. Situasi ini kemudian menginspirasi  Mendagri Tito Karnavian  menyampaikan agar ASN boleh mendengarkan kampanye agar mengerti dan memahami materi setiap calon sehingga dapat memilih dengan rational, sambil mewanti-wanti ASN agar tidak menjadi pelaku politik praktis seperti : menjadi tim kampanye, partisan parpol tertentu,   dan lain-lain. Silahkan memilih tapi netral ???????

Yaaahhhhhhh.......