Timur Tengah Strategis bagi Indonesia

Indonesia sangat memiliki hubungan akrab, baik dengan pihak Barat maupun dengan pihak Arab (Timur Tengah). Dengan begitu Indonesia memiliki keterkaitannya dengan wilayah Timur Tengah karena mayoritas agama di Indonesia adalah agama Muslim yang sama dengan wilayah Arab, sehingga wilayah Timur Tengah memiliki arti strategis. Karena antara Indonesia dan wilayah Timur Tengah sama - sama memiliki identitas agama yang sama. Serta culture Indonesia juga cenderung ke Timur Tengah. 

Indonesia juga berperan dalam konflik atau perang yang terjadi di Palestina, meskipun peran Indonesia sangat soft. Akan tetapi hal itu juga sangat berpengaruh dalam menyelesaikan konflik. Selain itu juga Indonesia akan berperan dalam konflik di Libya dan masyarakat Indonesia mengajukan pemerintah dapat mengambil sikap pada tragedi yang terjadi di beberapa negara Arab, khususnya Libya tidak sampai larut dalam larut di Irak dan Afghanistan. Dan pada beberapa tahun yang lalu Indonesia telah menyatakan dukungan dalam Resolusi PBB (yang dimotori Amerika) yang mendukung program nuklir Iran, namun persetujuan sekarang mengenai Pemerintahan RI dituntut menyetujui dalam setiap bentuk percobaan militer. 

Nilai strategis Indonesia terhadap Timur Tengah ada 2 hal yang pertama adalah peningkatan hubungan kerja sama bilateral dengan negara-negara Timur Tengah dan kedua adalah optimalisasi peran Indonesia dalam mempromosikan proses demokratisasi dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Peran penting pemerintah Indonesia dilakukan dengan meningkatkan kerja sama dalam bidang sosial-ekonomi dan politik. Yang mana kerja sama ekonomi meliputi perdagangan minyak, penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), serta bidang keagamaan. Sementara itu, peran Indonesia dalam politik mencakup kerja sama dalam perdamaian, demokrasi dan hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam Deklarasi Mekah dan Program Aksi Sepuluh Tahun Organisasi Organisasi Konferensi Islam (TYPOA-OIC). 

Tak hanya itu saja Indonesia juga mengimpor terhadap beberapa negara penghasil minyak di Timur Tengah. Produk minyak dan gas (migas) dari Arab Saudi sebesar US $ 1,98 juta, sedangkan dari Qatar nilai impor gas Indonesia sebesar US $ 554 ribu (Kementerian Perdagangan 2017). Dengan begitu, nilai penting Indonesia terhadap kedua negara mitra AS, Qatar dan Arab Saudi, tidak terlampau mengandalkan atas dukungan Indonesia terhadap Palestina. Indonesia tetap pada pendirian karena Palestina sebagai opsi perdamaian, Indonesia tidak disetujui dengan status importir migas. Terkait politik luar negeri bebas aktif dapat membantu di tengah sengketa politik dengan menggunakan hampir energi. Dengan menggunakan energi untuk kepentingan berujung pada terwujudnya kedaulatan di Palestina. 

Klaim sepihak Trump atas Yerusalem meminta strategi politik negara agar bisa mengeluarkan isu Palestina yang telah berhasil mencapai beberapa pembahasan ujung nya. Selain itu juga Indonesia masih memiliki kepentingan dalam mendukung pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Peziarah Indonesia menyediakan peziarah terbanyak sesuai dengan komposisi penduduk sebagai Muslim terbanyak dibandingkan negara manapun di dunia. Meskipun telah muncul dengan komitmen manajemen yang dibuat oleh negara-negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia masih secara konsisten mempercayakan pengelolaan ibadah kepada pemerintah Arab Saudi.

Dimana pengelolaan kolaboratif haji antara negara-negara dengan populasi Muslim dunia memang telah muncul dan bahkan mengundang kontroversi yang tidak sederhana. Indonesia sendiri bukan termasuk di antara mereka yang menyetujui perjanjian tersebut, bukan hanya karena kerumitan pengelolaan haji, tetapi yang lebih penting, menurut saya, justru dalam rangka memfasilitasi hubungan antar negara yang disepakati. Akhirnya, kepemimpinan gagal dan pengelolaan ziarah berlanjut dengan Kerajaan Arab Saudi dengan raja sebagai "pelayan" dari dua kota suci (khadim al-haramain).

Kemudian adanya rantai historis reformasi Islam Indonesia, mulai dari posisi strategis dewan Hijaz yang merupakan cikal bakal Nahdlatul Ulama, hingga peran memilih organisasi elit di Timur Tengah. Hijaz sendiri adalah nama lain untuk kota Mekah pada waktu itu. Secara historis, komite Hijaz dibentuk untuk mendukung gerakan reformis yang pada saat itu muncul dalam pembicaraan tentang Indonesia untuk undangan ke kekhalifahan Islam di Mekah.

Pertemuan yang diprakarsai oleh Raja Abdul Aziz dari Dinasti Saudi tak lama setelah penaklukan Mekah itu memang secara khusus mengundang umat Islam di Jawa. Dalam pertemuan yang disiapkan, ada sesuatu yang menarik dari modernis dan tradisionalis. Walaupun artikel ini tidak membahas lebih banyak tentang hubungan medornis-tradisionalis, menarik untuk dicatat di sini bahwa ini penting dalam konteks Islam di Jawa dalam konteks kekuasaan kerajaan di Arab Saudi. Dalam konteks inilah Komite Hijaz membentuk apa yang kemudian menjadi organisasi Nahdlatul Ulama yang agung.

Di sisi lain, pertumbuhan organisasi massa Islam yang diprakarsai sejak zaman modern jauh sebelum kelahiran NU, juga tidak bisa dilepaskan dari nafas Timur Tengah yang sangat menginspirasi lahirnya organisasi yang didukung. Sementara itu, tokoh-tokoh yang merupakan penggagas lahirnya organisasi semacam itu melaporkan sejarah yang bersentuhan dengan semangat yang terjadi di Timur Tengah, yang menghadirkan pemikir seperti Jamaluddin Al-Afghani, Rasyid Ridla, dan reformis lainnya. Salah satu mukadimah untuk hukum dan anggaran rumah tangga.

Dengan begitu Timur Tengah strategis bagi Indonesia karena adanya peta kontinuitas hubungan bilateral seperti inilah menjadi konsistensi Indonesia dalam menjalin hubungan produktif dengan Timur Tengah dan hubungannya hampir tidak mungkin diabaikan.