Mohon tunggu...
Marshareva Kirana Maheswari
Marshareva Kirana Maheswari Mohon Tunggu... Mahasiswa - Universitas Airlangga

Mahasiswa K3

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Makan Bergizi Gratis untuk Anak: Peluang atau Beban Baru bagi Pemerintah?

8 Desember 2024   20:58 Diperbarui: 8 Desember 2024   21:55 56
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber : https://NUKILAN.id

Makan Bergizi Gratis untuk Anak: Peluang atau Beban Baru bagi Pemerintah?

Oleh Marshareva Kirana Maheswari

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran sebesar Rp10 ribu per anak per hari. Langkah ini bertujuan meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan ibu hamil melalui pemberian makanan sehat secara gratis. Namun, berbagai pihak mempertanyakan keberlanjutan dan efektivitas program ini. Apakah program ini menjadi solusi nyata bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, atau justru berpotensi menambah beban anggaran negara?

Program MBG sebenarnya telah menjadi salah satu janji kampanye Prabowo-Gibran saat Pilpres 2024. Makanan sehat untuk anak-anak dan ibu hamil diprioritaskan sebagai strategi memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Namun, alokasi anggaran yang besar dan pelaksanaan program yang kompleks memunculkan berbagai tantangan. Bisakah program ini dikelola secara efektif tanpa menimbulkan masalah baru di masa depan?

Dengan target 82,9 juta anak penerima manfaat, program MBG membutuhkan dana yang diproyeksikan mencapai Rp400 triliun per tahun. Anggaran sebesar itu menjadi tantangan besar bagi pemerintah, terutama dalam memastikan distribusi yang merata, efisiensi penggunaan dana, serta transparansi dalam pelaksanaan. Selain itu, mengingat Indonesia adalah negara dengan wilayah yang luas dan infrastruktur yang bervariasi, distribusi makanan bergizi secara tepat waktu menjadi pekerjaan rumah tersendiri.

Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap rupiah dari anggaran ini benar-benar sampai pada sasaran yang dituju. Sejumlah program bantuan sosial sebelumnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), telah menunjukkan keberhasilan dalam membantu masyarakat kurang mampu. Namun, program sebesar MBG membutuhkan pengawasan yang jauh lebih ketat untuk menghindari risiko pemborosan dan penyalahgunaan.

Tak hanya itu, pertanyaan tentang keberlanjutan program ini juga perlu dijawab. Apakah anggaran negara mampu mendukung program sebesar ini dalam jangka panjang tanpa mengorbankan kebutuhan sektor lain, seperti pendidikan atau kesehatan? Meski program ini berpotensi menjadi investasi jangka panjang yang positif bagi kualitas sumber daya manusia, perencanaan yang matang dan efisiensi anggaran sangat diperlukan.

Penting pula untuk dipahami bahwa pemberian makanan bergizi hanyalah satu elemen dari upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi juga memegang peran penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif. Program MBG dapat menjadi awal yang baik, namun perlu dilengkapi dengan kebijakan lain yang bersifat lebih menyeluruh dan berkelanjutan.

Program Makan Bergizi Gratis adalah langkah positif yang menunjukkan komitmen pemerintah terhadap peningkatan kualitas hidup anak-anak dan ibu hamil. Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pelaksanaan yang transparan, efisien, dan berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa program ini tidak hanya menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari strategi besar untuk menciptakan masyarakat yang lebih sehat, cerdas, dan sejahtera. Dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik, MBG dapat menjadi fondasi kuat bagi masa depan Indonesia yang lebih baik.

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun