*Oleh: Marshanda Sekar Devita
"Bhinneka Tunggal Ika" yang berarti "Berbeda-beda tetapi satu jua", merupakan semboyan bangsa kita Bangsa Indonesia. Masyarakat di ribuan pulau telah dipersatukan oleh semboyan itu, dengan berbagai latar belakang budaya, suku, agama, ras, dan bahasa. Kemajemukan yang terdapat pada masyarakat Indonesia ini memanglah terlihat indah, sebuah mimpi yang diangan-angankan oleh setiap negara.Â
Namun, kemajemukan serta keberagaman masyarakat ini apabila tidak dijaga dengan baik dapat berakibat fatal, banyak yang akan berusaha memanfaatkan kondisi tersebut. Merekalah para elite politik, dari dalam negeri maupun luar negeri, pion-pion mereka bermain diantara masyarakat demi kepentingan mereka. Indonesia yang  menganut paham Demokratis dimana rakyat yang memegang kontrol penting dalam bernegara, namun ketika celah perpecahan muncul, maka mulailah ilusi seolah-olah rakyat memegang kendali padahal mereka dikendalikan.
Permasalahan sosial muncul setiap harinya dalam masyarakat, terutama isu-isu yang berkaitan dengan SARA. Beberapa tahun belakangan ini, konflik SARA berkembang seiring dengan perkembangan penerimaan masyarakat atas keberagaman, menimbulkan kemajuan namun kemunduran pula dalam tubuh masyarakat pada waktu yang bersamaan. Konflik ini juga diperpanas dengan kekuatan media sosial yang menyebarkan berita-berita hoax secara cepat tak terkendali. Lantas kondisi ini memprihatian bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia kita yang tercinta ini.
Dalam gonjang-ganjing badai konflik, tak sedikit orang-orang yang memanfaatkan kondisi ini demi kepentingannya dalam menduduki bangku di hirarki politik Indonesia, entah kepentingan untuk menjatuhkan lawan atau justru mengharumkan nama sendiri. Menurut Manuel Castells, kelangsungan suatu negara adalah bagaimana negara mampu membentuk perspektif dan cara berfikir publik. Maka ketika elite-elite politik disebuah negara membentuk perspektif masyarakat kearah yang lebih menguntungkan pribadi mereka daripada kepentingan negara, maka perpecahan pun muncul, masyarakat terpecah belah.
Contohnya ketika Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 silam, kasus ini melibatkan calon nomor 2 yaitu Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Beliau dikenakan pasal penistaan agama atas statement yang ia berikan saat diwawancara di suatu program televisi. Ia melontarkan statement tersebut karena banyak oknum yang mengatakan bahwa seorang pemimpin umat Islam haruslah yang seiman, sementara Ahok bukanlah pemeluk agama Islam dan mayoritas penduduk DKI Jakarta adalah Islam.Â
Oknum-oknum tersebut mempengaruhi masyarakat dan memulai fenomena fanatisme SARA, karena bukan hanya persoalan agama saja yang disinggung disini, melainkan juga ras. Perpecahan dan demonstrasi terjadi dimana-mana dengan mayoritas demonstran mengatasnamakan Islam, walau banyak juga pemeluk agama Islam yang tidak merasa tersinggung akan kata-kata Ahok tersebut. Mereka yang ber-etnis Tionghoa juga banyak yang terkena imbasnya, toleransi dalam bermasyarakat seakan-akan luntur. Rakyat seolah-olah menjadi para sentimen nasionalis SARA.
Fenomena "Fanatisme" ini juga memberi motivasi kepada para CaPres di Pemilu 2019 dalam melaksanakan kampanye nya. Terlihat bahwa kedua CaPres menggembor-gembborkan semboyan-semboyan berbau "mempersatukan Indonesia" namun tetap menomor satukan citra bahwa mereka adalah pilihan terbaik terutama untuk masyarakat pemeluk agama Islam sebagai mayoritas agama di Indonesia. Padahal kedua hal tesebut sangat bertolak belakang, ketika para rakyat yang fanatik agama merasa pilihannya yang menang maka dengan mudah mereka merasa memiliki kekuatan dan akan melupakan bahwa usaha persatuan dan toleransi tetap harus dijalankan. Lantas bukankah kampanye tersebut merupakan paradoks dan boomerang bagi rakyat?
Pemanfaatan "fanatisme SARA" dalam pengambilan hati rakyat ataupun pemecah belah persatuan rakyat dapat memperlambat proses demokrasi dan mengancam keamanan negara Indonesia. Perang Kultural bisa melanda negeri, kekuatan-kekuatan elite politik dari luar pun bahkan bisa masuk mengalahkan elite dalam negeri, masyarakat akan merasa terjajah. Kita bisa saja menjadi seperti negara Serbia yang porak-poranda karena nasionalisme SARA, dimana yang mayoritas yang berkuasa dan para minoritas diasingkan, jadilah masyarakat dengan paham etnosentrisme yang kental.
Rakyat Indonesia sudah pernah mampu untuk menyelesaikan konflik ini dengan baik, salah satunya saat penggantian isi Pancasila sila pertama dari "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalanka syariat Islam bagi pemeluknya" menjadi yang kita tau sekarang yaitu "Ketuhanan Yang Maha Esa". Penggantian isi sila ini terjadi  karena bentuk suara rakyat yang mengatakan bahwa walau mayoritas rakyat Indonesia pemeluk agama Islam, namun keberagaman agama tetap ada dan harus dihargai. Misalkan sila itu tidak diganti, bayangkan apa yang akan terjadi pada NKRI sekarang ini, mungkin kita telah menjadi beberapa negara yang berbeda-beda.
Maka sebaiknya kita sebagai rakyat yang memegang peran dalam pemerintahan negara, haruslah memulai mencerdaskan diri dalam berpartisipasi politik. Bahu-membahu dan menghargai perbedaan. Kita boleh saja terbuka pada masuknya budaya baru dari luar, namun tetap harus mempertahankan identitas bangsa. Karena hanya dengan gotong-royong inilah situasi konflik SARA dapat diatasi, hanya dengan toleransi lah perbedaan dapat dimaklumi.
