Kurikulum Pendidikan untuk Revolusi Mental

Tanpa membahas Nawacita Jokowi dan Revolusi mentalnya sebenarnya mental bangsa indonesia memang harus direvolusi. Mental sebagian besar bangsa kita sudah rusak. Diantaranya mental tentang peduli lingkungan, mental korup, mental kemandirian, juga mental riya akan kemewahan.

Kepedulian masyarakat kita terhadap lingkungan masih sangat kurang. Misalnya pengelolaan sampah yang kurang tertib. Dilingkungan tempat tinggal saya sebenarnya sedikit lebih maju, tapi tetap saja masih banyak warga yang tak peduli. 

Ada sebagian yang sudah memilah jenis sampah, sampah organik dijadikan kompos sedang yang masih bisa didaur ulang di setor ke bank sampah, sisanya dibuang ke TPS. Tapi ada juga warga lainya masih membuang sampah disungai. Mental warga yang seperti itulah yang harus diperbaiki.

Mental korup juga sudah melanda negeri ini diberbagai lini kehidupan. Dari ketika anak masih sekolah saja kadang sudah belajar korupsi mulai dari korupsi waktu hingga yang lebih parah manipulasi uang pembayaran.

Kemandirian bangsa kita yang kurang tercermin ketika masih banyak warga mampu tapi masih berharap bantuan sosial dan tidak mau mengalah dari yang lebih membutuhkan.

Mental riya akan kemewahan adalah ketika kaum borjuis memilih membeli produk import dan berlibur ke luar negri dari pada memakai produk dalam negri demi gengsi dan pujian.

Kerusakan mental bangsa kita bisa diperbaiki dari diri sendiri dan sekolah tentunya. Kurikulum pendidikan kita harus dirombak total. Atau lebih tepatnya dominasi jam  pelajaran harus diubah. 

Misalnya jam pelajaran yang didominasi mata pelajaran yang adaptif seoerti Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial sekarang harus ditukar. Mata pelajaran yang normatif seperti Agama dan Ppkn harus mendominasi seluruh jam pelajaran. Ppkn yang kini menjadi Pkn harus kembali menjadi PMP. Untuk memperbaiki mental mental bangsa Pendidikan Moral Pancasila lebih diperlukan dibandingkan pendidikan kewarganegaraan.

Teringat di saat masih di bangku Sekolah Dasar saya harus menghafal tentang lembaga negara, tugas-tugas Presiden, MPR, dan DPR. Dan ketika beranjak dewasa dan bekerja semua hafalan itu sudah hilang dari kepala. Dan mungkin banyak yang seperti saya. 

Hafalan dan pengetahuan seperti itu tidak penting kecuali bagi mereka yang berminat masuk dunia politik. Dan Pendidikan Kewarganegaraan  dimasukkan dalam sekolah politik dan program partai politik misalnya. Di saat masuk dunia kerja juga tidak dibutuhkan pengetahuan tentang lembaga negara.

Pendidikan Moral dan Agama sebaiknya mendominasi seluruh jam pelajaran untuk memperbaiki mental bangsa. Bangsa yang jauh dari mental korup, serta bangsa yang peduli lingkungan sangat dibutuhkan didunia kerja baik swasta maupun pemerintah.