Mengenal Industri Pertambangan

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan untuk upaya pencarian, penambangan, pengolahan, pemurnian, pemanfaatan dan penjualan bahan galian. Bahan galian terdaftar dalam beberapa kategori yaitu Mineral, Batubara, Panas Bumi dan Migas.

Sektor pertambangan, lebih khususnya pada pertambangan umum, menjadi isu yang cukup menarik setelah orde baru mulai mengusahakan sektor ini dengan lancar. Pada awal orde baru, saat itu pemerintah sanagat memerlukan dana yang besar untuk proyek pembangunan, apalagi saat itu tabungan pemerintah sangat kecil, sampai untuk mengatasi permasalahan tersebut pemerintah berinisiatif mengundang investor-investor asing untuk memberi ruang dalam berusaha seluas-luasnya di Indonesia.

Kehadirannya kegiatan pertambangan dan kegiatan pembangunan ini mendorong pemerintah untuk mengaturnya kegiatan tersebut dalam undang-undang. Salah satunya Undang-Undang yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan yaitu, UU No. 11/1967 tentang pokok-pokok pengusahaan pertambngan. 

Dalam UU ini pemerintah memilih mengembangkan sistem yang namanya Kontrak Karya (KK) agar menarik investor asing. Berdasarkan ketentuan kontrak karya, investor bertindak sebagai kontraktor sedangkan pemerintah berperan sebagai prinsipal. Sementara di dalam bidang pertambngan tidak dikenal dengan istilah konsesi, dan juga tidak ada hak kepemilikan atas cadangan bahan galian yang ditemukan investor bila eksploitasi berhasil.

Karakteristik Pertambangan.

Dalam kegiatan pertambangan memiliiki beberapa karakteristik, yaitu memiliki resiko yang lebih tinggi, dampak lingkungan yang berbahaya baik fisik maupun sosial, dan tidak dapat diperbarui. Karna salah satu sifatnya tidak dapat diperbarui tersebut maka pengusaha dalam bidang pertambangan selelu mencari yang namanya cadangan terbukti atau baru.

Adapula beberapa resiko dalam bidang pertambangan yaitu, eksplorasi yang kadang kala ketidakpastian penemuan cadangan atau produksi, resiko teknologi yang berhubungan dengan ketidaskpastian biaya misalkan biaya alat mekanis dan sebagainya, resiko pasar yang berhubungan dengan ketidakpastian harga, dan resiko kebijakan pemerintah atau resiko politik yang saling tumpang tindih dalam perubahan pajak dan harga domestik. Resiko-resiko inilah yang sangat mempengaruhi keuntungan usaha yaitu produksi, harga, biaya dan pajak. Usaha yang mempunyai resiko lebih tinggi menurut pengembalian keuntungan (rate of return) yang lebih tinggi.

Sementara, dasar kebijakan publik di bidang pertambangan adalah UUD 1945 pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa: Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pendekatan Kemitraan

Tantangan masa depan yang dihadapi bangsa Indonesia termasuk sektor pertambangan harus dihadapi bersama melalui pendekatan kemitraan berdasarkan hubungan yang merata (pemerataan tugas dan tanggung jawab).

Sebagai suatu contoh nyata dalam sektor pertambangan adalah kemitraan dalam menentukan reklamasi lokasi tambang. Untuk menangani lokasi ini maka perlu dipikirkan kebutuhan dari masyarakat sekitar dapat berdiri sendiri dan tidak selalu bergantung dengan perkembangan ekonomi yang disebabkan oleh operasi tambang. Untuk itu dalam soal reklamasi ini maka Departemen ESDM, Kehutanan dan Perusahaan harus berkonsultasi dengan masyarakat sekitar untuk menentukan reklamasi yang terbaik.

Kalau dilihat dari segi pemerataan, maka kemitraan ini perlu berkonsultasi dengan masyarakat sekitar oleh pemda. Hal ini menghindari adanya rasa "dirugikan" setelah penambangan berjalan.

Pemerintah daerah harus mengantisipasi masalah ini, sebab jangan sampai perusahaan pertambangan merasa bahwa Pemerintah Daerah tidak melakukan upaya untuk pembangunan di daerah lokasi pertambangan. 

Perlu juga diperjelas mengenai hak-hak dan kewajiban dari masyarakat setempat, terutama yang berhubungan dengan hukum adat. Karna keragaman dari masyarakat adat di Indonesia, maka perlu dikaji kembali melalui studi yang intensif tentang struktur masyarakat adat. Hal ini perlu dilakukan untuk menghindari rasa tidak percaya dari masing-masing Stake Holders.