Kota Tangerang - Pemasangan portal setinggi 2,5 meter di Jl. Hasyim Ashari, Gg. Kemuliaan, Cipondoh, telah menyebabkan kerugian besar bagi Siska, pemilik lahan dan gudang di kawasan tersebut. Bersama kuasa hukumnya, Nur Kasan SH, Siska mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan tegas terkait portal yang menghalangi akses ke kawasan pergudangan miliknya. Mediasi yang digelar di Kantor Kelurahan Cipondoh, Kota Tangerang, semakin memanas dengan tuntutan keras dari pihak Siska yang merasa dirugikan.
Menurut Siska, pemasangan portal tersebut telah menghentikan operasional usahanya secara signifikan. "Sudah seminggu jalan dipasangi portal setinggi 2,5 meter, membuat kendaraan besar tidak bisa masuk ke gudang kami. Akibatnya, operasional gudang terhenti dan kerugian yang kami alami sudah mencapai ratusan juta rupiah. Ini sangat merugikan, dan kami meminta pemerintah untuk segera bertindak," tegas Siska dalam mediasi.
Siska juga mempertanyakan lambatnya tindakan dari pemerintah dan aparat terkait yang seolah menunda penyelesaian masalah ini. Padahal, menurutnya, jalan tersebut adalah fasilitas umum yang seharusnya dapat diakses oleh siapa saja, termasuk kendaraan besar yang sering melintas ke gudang miliknya.Â
"Mengapa tidak ada mediasi sebelum portal dipasang? Kami sudah melaporkan hal ini kepada pihak berwenang, namun hingga sekarang belum ada tindakan konkret," tambahnya.
Kuasa hukum Siska, Nur Kasan SH, menegaskan bahwa kliennya memiliki akta jual beli yang sah atas lahan tersebut, termasuk jalan yang saat ini diportal oleh pihak lain. "Kami memiliki dokumen resmi dan sah, akta jual beli yang mengukuhkan hak klien saya atas lahan dan jalan ini. Tidak ada alasan untuk membiarkan portal ini tetap berdiri," tegas Nur Kasan.
Menurutnya, pemasangan portal tanpa koordinasi dan peringatan jelas melanggar hak-hak kliennya sebagai pemilik sah tanah dan jalan tersebut. Pihaknya mendesak pemerintah setempat untuk segera mencabut portal yang telah merugikan banyak pihak, terutama dalam hal bisnis dan aktivitas ekonomi yang terhambat.
"Ini bukan hanya soal kepemilikan tanah, tetapi juga soal hak akses publik. Pemasangan portal ini menutup jalan umum dan telah menyebabkan kerugian besar. Kami mendesak pemerintah, khususnya aparat penegak hukum, untuk turun tangan segera. Jangan sampai masalah ini terus berlarut-larut," jelas Nur Kasan SH.
Mediasi yang dihadiri oleh pihak ahli waris, perwakilan pemerintah setempat, termasuk Kapolsek Cipondoh, Kompol Hidayat Iwan Irawan, SH, MA, serta unsur tiga pilar lainnya, belum menemukan solusi yang memuaskan. Meskipun sudah ada pertemuan sebelumnya, pencabutan portal belum juga dilakukan, dan mediasi terus berlangsung untuk mencari jalan tengah bagi kedua belah pihak.
Di akhir mediasi, Siska menegaskan bahwa dia akan terus memperjuangkan haknya sampai portal tersebut dicabut. "Kami ingin jalan ini kembali bisa diakses, dan kami siap menempuh jalur hukum jika pemerintah tidak segera memberikan solusi," pungkasnya.
