Optimalisasi Pembangunan Berkelanjutan

Mengapa saat ini presiden Joko Widodo banyak sekali melakukan pembangunan-pembangunan di wilayah Indonesia, negara Indonesia merupakan negara berkembang yang hingga saat ini masih dilakukan upaya-upaya untuk kemajuan Bangsa Indonesia, salah satu usaha pemerintah Indonesia dalam upaya memajukan kesejahteraan  rakyatnya yaitu dengan melakukan pembangunan-pembanagunan di setiap wilayah yang tersebar di Indonesia. 

Pembangunan-pembangunan yang di lakukan pemerintah mencakup semua aspek contohnya seperti pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana dan prasarana, dan pembangunan berkelanjutan atau yang biasa di sebut dengan Sustainable Development Goals yang kemudian di singkat menjadi SDGs. 

Dalam hal pembangunan pemerintah pusat benar-benar memperhatikan dan mempertimbangkan segala aspek karena dengan pembangunan yang tepat dapat mendorong tingkat perekonomian masyarakat yang kemudian berpengaruh terhadap kemajuan suatu wilayah. Untuk melaksanakan pembangunan tentunya harus memiliki biaya atau dana yang kemudian di gunakan untuk melaksanakan pembangunan di suatu wilayah. 

Adapun dana yang di gunakan untuk melaksanakan pembangunan yaitu berasal dari dana yang dimiliki negara, secara umum sumber dana yang dimiliki negara berasal dari pendapatan (revenue financing), pembiayaan melalui hutang, pembiayaan melalui kekayaan. 

Adapun modal yang di gunakan untuk membiayai pembangunan negara yaitu dana kepemilikan pemerintah, dana kepemilikan oleh swasta, dan campuran, artinya dana kepemilikian negara dan swasta di gabungkan menjadi satu untuk melakukan pembangunan di suatu wilayah.

Sebagai negara kepulauan, strategi Negara Indonesia untuk memajukan kesejahtaraan bangsa yaitu dengan melakukan pembangunan infrastruktur yang menunjang dan memberikan manfaat bagi masyarakat, sebagai negara kepulauan Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dan dipisahkan dengan laut-laut atau perairan yang ada di Indonesia, hal tersebut menjadi masalah dalam pembangunan yang ada di Indonesia, tidak hanya dampak positif tetapi luasnya wilayah Indonesia membuat pemerintah pusat sedikit kesulitan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang terpencil karena aksesnya yang sangat sulit, selain itu untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur juga di butuhkan biaya yang sangat besar sehingga dana yang di Kelola oleh pemerintah untuk pembangunan di laksanakan secara bartahap, saat ini salah satu infrastruktur yang sedang di Kelola oleh pemerintah yaitu pembangunan akses jalan dan jalan tol, hal ini bertujuan agar wilayah-wilayah yang berada jauh dari pusat administrasi juga dapat di jangkau untuk di lakukan pemerataan pembangunan agar tidak ada wilayah yang sangat tertinggal di Negara Indonesia. 

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia pemerintah membagi pembangunan infrastruktur menjadi tiga bagian guna menyeimbangkan kebutuhan masyarakat yaitu pembangunan infrastruktur fisik contohnya sepeti pembangunan jalan sebagai akses perhubungan yang sangat penting untuk dapat memudahkan pembangunan-pembnagunan yang lain, kemudian yaitu infrastruktur sosial adalah usaha dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia agar masyarakat setempat juga dapat mengelola infrastruktur-infrastruktur yang telah di dirikan oleh pemerintah dengan baik contohnya seperti pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan di wilayah-wilayah yang terpencil mengingat tingkat Pendidikan masyarakat masih sangat rendah, dengan adanya pemberdayaan sarana Pendidikan maka akan banyak sekali manfaat yang di dapat karena Pendidikan merupakan jalan pertama yang membuka cara pandang masyarakat akan banyak hal, selanjutnya yaitu infrastruktur finansial atau usaha pemerintah dalam memajukan pembnagunan suatu wilayah dengan cara bekerjasama dengan perbanjakn, pajak, dan pos, pembangunan infrastruktur finansial ini bertujuan untuk memudahkan masyarkat dalam faktor ekonomi dan dari pembangunan ini di harapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia masih terbilang cukup lambat yang di sebabkan oleh beberapa kendala saat melakukan proyek pembangunan pada saat perencanaan pembangunan yang sering klai terkendala oleh alokasi dana yang tersedia dan kurangnya koordinasi antar pemangku tanggung jawab pembangunan sehingga mengakibatkan pelaksanaan pembangaunan mengalami kemunduran. Adapun usaha-usaha yang di lakukan pemerintah guna melakukan percepatan dalam pembangunan yaitu pada tahun 2014 pemerintah sudah membentuk KPPIP atau Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas yang bertujuan untuk memastikan agar target pembangunan segera terlaksanakan dengan perencanaan yang sudah matang serta efisien melalui bantuan dari beberapa kementrian yang menjadi coordinator utama dalam sector pembangunan publik. Dalam hal pembnagunan public dukungan pemerintah merupakan suatu hal yang sangat penting sehingga pemerintah mengeluarkan peraturan terkait VGF dan biaya ketersediaan yang di perlukan. Sejak tahun 2015 pemerintah sudah mengeluarkan delapan paket kebijakan ekonomi yaitu:
1.Mempercepat perizinan terkait penatapan lahan dan perizinan lainnya terkait pembangunan infrastruktur, memperkuat perizinan hukum tentang kepemilikan lahan.
2.Mempermudan pemberian izin terkait investasi di Kawasan industri.
3.Memberi keringanan atau menurunkan harga BBM, listrik hingga das untuk kepentingan investasi.
4.Meningkatkan dan memperbaiki sumber daya  manusia sebagai tenaga kerja serta system pendapatan per tahun yang terus meningkat.
5.Memberikan keringanan pajak serta revanuasi asset milik perusahaan, BUMN, dan individu untuk mencapai investasi yang transparan dan efisien.
6.Memberikan insentif kemudahan untuk infestasi berupa regulasi sumber daya air danproses perizinan yang cepat.
7.Memberikan keringanan pada industry padat karya sebagai yanggungan perusahaan.
8.Percepatan pada pembangunan kilang minyak milik negara dan memberikan keringanan insentif pada perusahaan yang mengelola.

Dalam pembangunan berkelanjutan pemerintah tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastrukturnya saja tetapi juga pada kelestarian lingkungan yang di kemas dalam program Sustainable Development Goals yang kemudian di singkat menjadi SDGs untuk tetap menjaga keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang di lakukan. Pembangunan berkelanjutan berupa SDGs ini juga sangat penting untuk di lakukan, kekayaan alam Indonesia yang harus tetap di lindungi dan di lestarikan merupakan fator utama yang di pertimbangkan karena kelestarian alam Indonesia merupakan asset yang sangat penting bagi Negara Indonesia. SDGs sendiri merupakan upaya yang di lakukan di seluruh dunia untuk menekan permasalahan-permasalahan yang tidak kunjung usai. Sustainable Development Goals disusun langsung oleh PBB atas dasar usaha penyejahteraan masyarakat dunia termasuk Indonesia, dalam program ini, pemerintah mengharapkan dapat menekan dan mengurangi kemiskinan, kesenjangan sosial, dan untuk pemeliharaan serta perlindungan lingkungan yang ada di Indonesia. Dengan adanya SDGs yang di jalankan oleh pemerintah Indonesia membawa dampak perkenbangan bagi ekosistem darat, laut, maupun udara. Manfaat dari di jalankannya SDGs di Indonesia juga berpengaruh dalam perencanaan suatu wilayah karena dalam wilayah-wilayah yang sedang dalam perlindungan memiliki keterbatasan untuk di lakukan pembangunan.
Maka dari itu pembangunan suatu infrastruktur di Indonesia juga mempertimbangkan banyak hal salah satunya adalah pembangunan infrastruktur dengan tetap mempertimbangkan kelestarian alam yang ada di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan tentunya juga harus diimbangi dengan pelestarian alam, sehingga pemerintah juga terus mengupayakan agar klestarian alam di Indonesia tetap terjada dan sumber daya alam Indonesia masih bisa di nikmati oleh generasi mendatang. Agar penggunaannya tetap optimal kuta harus melestarikan dan memberikan pemberdayaan pada lingkungan karena lingkungan yang baik akan mendukung jalannya pembangunan di Indonesia