Survei Litbang Kompas yang dirilis pada 4-10 Januari 2025 menunjukkan bahwa 80,9 persen responden puas dengan kinerja 100 hari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sebanyak 1.000 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. Hasil ini memberikan gambaran positif, tetapi bukan tanpa tantangan ke depan.
Prestasi 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
Selama tiga bulan pertama, beberapa langkah strategis yang diambil oleh pemerintahan Prabowo-Gibran mendapat sambutan hangat dari masyarakat:
Penghapusan Utang UMKM: Program ini meringankan beban keuangan para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memungkinkan mereka untuk beroperasi dengan lebih leluasa tanpa tekanan utang yang mencekik.
Program Makan Gratis: Program yang menyediakan makanan gratis bagi masyarakat kurang mampu ini telah berjalan dengan baik, membantu menurunkan angka kelaparan di berbagai wilayah Indonesia.
Pemberantasan Korupsi: Pemerintah memperkuat upaya pemberantasan korupsi, menunjukkan komitmen untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan menegakkan keadilan.
Namun, selain prestasi-prestasi tersebut, beberapa isu masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan ini.
Tantangan dan Kritik
Meski tingkat kepuasan publik tinggi, beberapa masalah memerlukan perhatian serius untuk memastikan pemerintahan Prabowo-Gibran tetap di jalur yang benar:
Pernyataan Kontroversial Pejabat: Beberapa menteri yang baru dilantik membuat pernyataan kontroversial, menciptakan polemik di kalangan masyarakat. Bahkan, ada utusan khusus yang sudah mengundurkan diri, menandakan perlunya komunikasi yang lebih baik di tingkat kabinet.
Hal lainnya, kebijakan Kelapa Sawit: Kebijakan terkait industri kelapa sawit dianggap kurang memperhatikan konservasi dan penyelamatan hutan. Langkah-langkah ini memicu kritik dari kalangan lingkungan hidup yang khawatir akan dampak jangka panjang terhadap ekosistem.
Juga mengenai penggunaan Lahan Hutan untuk Ketahanan Pangan: Rencana pemerintah menggunakan lahan hutan yang luas untuk ketahanan pangan menimbulkan protes karena berpotensi merusak lingkungan dan mengancam habitat alami.
