Polemik seputar pagar bambu laut di pesisir Kabupaten Tangerang menjadi perhatian publik setelah Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyatakan bahwa pagar tersebut telah disegel dan meminta agar tidak segera dibongkar. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan proses penyelidikan lebih lanjut. Namun, kabar bahwa TNI Angkatan Laut (TNI AL) mulai mencabut pagar tersebut menambah keruwetan kasus ini, memperlihatkan semrawutnya koordinasi antar instansi pemerintah.
Misteri Pagar Bambu Laut
Pagar bambu laut yang ditemukan di pesisir Kabupaten Tangerang menjadi misteri tersendiri. Hingga kini, belum ada kejelasan siapa pihak yang bertanggung jawab memasangnya. Meski terdapat laporan bahwa sebuah Ormas Jaringan Rakyat Pantura (JRP) mengklaim sebagai pihak yang membuat pagar tersebut, keabsahan klaim tersebut masih dalam penyelidikan.
Sakti Wahyu Trenggono, dalam pernyataannya di sela acara bersih laut di Pantai Kedonganan, Jimbaran, Bali, menyatakan pentingnya membiarkan pagar tersebut untuk sementara waktu. "Kalau pencabutan, tunggu dulu dong. Kalau sudah ketahuan siapa yang nanam (pasang pagar bambu) segala macam, kan lebih mudah," katanya. Trenggono menegaskan bahwa pagar bambu itu bisa menjadi bukti penting untuk menjerat pelaku hukum.
Namun, tindakan TNI AL yang mulai mencabut pagar tersebut justru memunculkan tanda tanya besar. Apakah tindakan ini sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)? Mengapa ada ketidaksepahaman antara instansi terkait dalam menangani kasus ini?
Ketidaksepahaman Antara KKP dan TNI AL
Ketidaksepahaman antara KKP dan TNI AL dalam kasus ini mencerminkan lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah. Dalam situasi yang melibatkan bukti hukum seperti pagar bambu laut ini, seharusnya ada komunikasi yang intensif antara semua pihak terkait sebelum mengambil tindakan. Tindakan TNI AL yang mulai membongkar pagar laut, sementara KKP meminta untuk menunda pencabutan, menunjukkan adanya tumpang tindih kewenangan dan kurangnya komunikasi yang efektif.
Trenggono sendiri mengkritik pembongkaran tersebut, "Harus ya itu barang bukti. Setelah dari hukum terbukti, terdeteksi, dari proses hukum, baru bisa (dicabut pagar bambunya)." Pernyataan ini menegaskan pentingnya menjaga bukti di tempat kejadian untuk mempermudah proses hukum dan menghindari hilangnya barang bukti.
Dampak Kesemrawutan Birokrasi
Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana kesemrawutan birokrasi dapat menghambat proses penyelidikan dan penegakan hukum. Kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah tidak hanya memperpanjang waktu penyelesaian kasus, tetapi juga bisa merusak kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam menangani masalah.
Selain itu, adanya klaim dari Ormas Jaringan Rakyat Pantura (JRP) sebagai pihak yang membuat pagar, namun belum ada tindakan tegas atau klarifikasi resmi dari pihak berwenang, menambah kebingungan. Dalam situasi seperti ini, penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam penyelidikan berbicara dengan satu suara dan bertindak secara terkoordinasi.
Langkah yang Perlu Diambil
Untuk mencegah kesemrawutan ini berlanjut, ada beberapa langkah yang perlu diambil:
