Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencekal Yasonna H. Laoly (YHL), mantan Menteri Hukum dan HAM sekaligus kader senior PDI Perjuangan (PDIP), bersama Hasto Kristiyanto (HK), Sekjen PDIP, menjadi sorotan publik. Pencekalan ini dilakukan atas dugaan keterlibatan keduanya dalam kasus korupsi pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/12), menyatakan bahwa larangan bepergian ke luar negeri telah diterbitkan pada Selasa (24/12) melalui Surat Keputusan Nomor 1757 Tahun 2024.
"Keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut. Keputusan ini berlaku untuk enam bulan," kata Tessa.
Langkah ini menimbulkan perdebatan. Sebagian pihak menilai KPK mulai bangkit menunjukkan taringnya dalam pemberantasan korupsi. Namun, kritik bahwa upaya ini sarat politisasi juga mencuat. Lantas, apakah ini tanda kebangkitan KPK atau justru membuka babak baru polemik?
Menyoal Profesionalitas KPK
Sebagai lembaga independen, KPK kerap berada di bawah tekanan politik, terutama ketika kasus yang ditangani melibatkan tokoh besar atau partai politik. Kasus Yasonna dan Hasto menjadi ujian baru bagi KPK. Tuduhan politisasi tak bisa dihindari, mengingat kedua tokoh tersebut memiliki hubungan erat dengan PDIP, mantan partai penguasa.
Namun, sejarah menunjukkan bahwa profesionalitas KPK selalu menjadi kunci utama keberhasilannya. Misalnya, saat KPK menghadapi serangan dalam kasus "Cicak vs Buaya" pada 2009, rakyat berdiri di belakang lembaga ini. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, seperti Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, membangkitkan solidaritas publik yang luar biasa.
Serangan serupa terjadi pada 2015 ketika Abraham Samad dan Bambang Widjojanto, pimpinan KPK kala itu, dikriminalisasi. Lagi-lagi, masyarakat menjadi tameng bagi KPK untuk terus melanjutkan misinya memberantas korupsi.
Namun, dukungan masyarakat tidak datang begitu saja. Itu muncul karena KPK berhasil menunjukkan profesionalitas dan bukti hukum yang tak terbantahkan. Ketika kerja KPK didasarkan pada bukti valid, masyarakat dengan mudah percaya dan mendukung.
Pentingnya Bukti dan Transparansi
Langkah KPK terhadap Yasonna dan Hasto perlu didukung dengan bukti yang kuat. Jika proses hukum ini terkesan lemah atau tergesa-gesa, tuduhan politisasi bisa menggerus kepercayaan publik. Sebaliknya, jika KPK mampu membuktikan keterlibatan keduanya berdasarkan data dan fakta, pencekalan ini akan menjadi momentum untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat.
