Kritik ini menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa reformasi pajak harus diiringi dengan transparansi dan pengawasan yang ketat. Jika tidak, kebijakan ini hanya akan memperdalam ketidakpercayaan publik.
Belajar dari Vietnam: Alternatif Kebijakan Pajak
Salah satu contoh menarik datang dari Vietnam. Alih-alih menaikkan pajak, pemerintah Vietnam justru menurunkan pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini berdampak positif pada ekonomi mereka, dengan pertumbuhan PDB mencapai 8 persen pada 2022, salah satu yang tertinggi di Asia Tenggara.
Sistem perpajakan Vietnam juga sederhana, dengan tarif PPN standar sebesar 10 persen, lebih rendah dibandingkan Indonesia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui kebijakan yang merangsang konsumsi, bukan hanya mengandalkan peningkatan pendapatan pajak.
Bagaimana Seharusnya Partai Politik dan Pemerintah Bersikap?
Melihat polemik yang ada, beberapa hal perlu menjadi perhatian:
1. Konsistensi Partai Politik: Partai yang terlibat dalam proses legislasi harus konsisten dengan keputusan mereka. Jika ada perubahan sikap, harus disertai dengan alasan logis dan bukti bahwa itu demi kepentingan rakyat, bukan semata-mata manuver politik.
2. Kebijakan Pajak yang Bijak: Pemerintah perlu memastikan bahwa penerapan pajak benar-benar adil dan tidak membebani masyarakat kecil. Pembatasan PPN 12 persen untuk barang mewah adalah langkah awal yang baik, tetapi perlu diikuti dengan kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat.
3. Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah harus memastikan bahwa dana dari pajak digunakan secara efektif dan transparan. Reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik.
4. Belajar dari Negara Lain: Indonesia bisa meniru kebijakan perpajakan yang sukses di negara lain, seperti Vietnam. Menurunkan pajak untuk mendorong konsumsi adalah salah satu opsi yang layak dipertimbangkan.
Kenaikan pajak, seperti PPN 12 persen, memang selalu menjadi dilema. Di satu sisi, pemerintah memerlukan dana untuk pembangunan. Di sisi lain, pajak yang tinggi dapat membebani masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan, terutama jika korupsi masih marak.
