Mohon tunggu...
Marius Gunawan
Marius Gunawan Mohon Tunggu... Konsultan - Profesional

Tulisan sebagai keber-ada-an diri dan ekspresi hati

Selanjutnya

Tutup

Politik

PDIP Usul Polri di Bawah TNI: Khianati Reformasi?

2 Desember 2024   16:16 Diperbarui: 2 Desember 2024   16:29 42
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Deddy Sitorus, ketua DPP PDIP (Sumber Photo: Era.id)

Keputusan politik sering kali mencerminkan strategi, kepentingan, dan ideologi partai. Namun, ada kalanya usulan yang muncul justru menimbulkan tanda tanya besar tentang arah dan konsistensi partai. 

Usulan PDIP untuk mengembalikan Polri di bawah TNI adalah salah satu contohnya. Langkah ini tak hanya mengejutkan publik, tetapi juga mengundang kritik tajam dari berbagai kalangan, karena dianggap mengkhianati semangat reformasi yang sudah diperjuangkan dengan darah dan air mata.

Reformasi dan Pemisahan TNI-Polri: Sebuah Tonggak Sejarah

Era reformasi membawa perubahan mendasar pada tata kelola institusi negara, termasuk pemisahan TNI dan Polri pada tahun 2000. Pemisahan ini dirancang untuk memastikan profesionalisme masing-masing institusi sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka. 

TNI difokuskan pada pertahanan negara, sementara Polri diberi mandat menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Langkah ini diambil untuk mengakhiri era dwi-fungsi ABRI, di mana militer memiliki peran ganda dalam urusan pertahanan dan politik domestik. 

Pemisahan ini bertujuan untuk menciptakan demokrasi yang lebih sehat, dengan membatasi kekuasaan militer di ranah sipil.

Usulan PDIP: Antara Polarisasi dan Kekalahan Pilkada

Entah apa yang mendorong PDIP untuk mengusulkan langkah kontroversial ini. Beberapa pihak menduga bahwa kekalahan PDIP dalam sejumlah Pilkada belakangan menjadi pemicu. 

PDIP menuding kekalahan tersebut dipengaruhi oleh "cawe-cawe" dari Polri, yang sering kali disebut sebagai "Partai Coklat."

Namun, menjadikan Polri sebagai kambing hitam atas kekalahan politik adalah langkah yang tidak bijak. Kritik seperti ini seharusnya disertai bukti konkret, bukan sekadar spekulasi yang memperkeruh suasana. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun