Dalam sebuah pernyataan resmi, Tenaga Ahli Utama Presidential Communication Office (PCO), Prita Laura, menegaskan bahwa program Lapor Mas Wapres bukanlah program pribadi Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Program ini disebut sebagai inisiatif pemerintah Kabinet Merah Putih, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran. Kanal pengaduan ini digadang-gadang menjadi jembatan antara masyarakat dengan pemerintah, memungkinkan laporan langsung dari publik untuk diteruskan dan ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
Namun, di tengah sambutan positif masyarakat terhadap peluncuran program ini, sebuah pertanyaan besar mencuat: Mengapa para menteri tampak diam dan belum memberikan pernyataan mendukung atau menindaklanjuti laporan yang masuk?
Laporan Pemerintah atau Kompetisi Internal?
Spekulasi yang beredar menyebut bahwa Lapor Mas Wapres terlihat lebih menonjolkan peran Wapres Gibran daripada sebagai bagian dari program pemerintah secara keseluruhan. Beberapa pihak menduga hal ini menjadi alasan para menteri memilih diam, seolah merasa "dilangkahi" dalam tugas mereka. Meski klarifikasi dari pihak istana menyebut kanal ini telah disetujui oleh Presiden Prabowo, kesan yang muncul di publik adalah adanya dominasi nama Wapres Gibran, yang justru dapat memicu ketegangan internal di kabinet.
Menurut Prita Laura, program ini bersifat lintas kementerian dan lembaga, sehingga setiap laporan yang masuk akan diteruskan ke pihak terkait untuk ditangani. "Artinya, tanggung jawab tidak berhenti di Mas Wapres, tetapi ada pembagian peran di seluruh jajaran pemerintahan," tegasnya.
Minim Respons dari Menteri: Apa Alasannya?
Diamnya para menteri atas peluncuran program ini menimbulkan beberapa dugaan:
Merasa Dilangkahi
Peluncuran kanal pengaduan ini langsung dari Wapres bisa dianggap melewati jalur koordinasi yang biasanya dikelola kementerian. Jika laporan terkait kementerian disampaikan langsung ke Wapres, ini dapat dilihat sebagai pengurangan wewenang menteri dalam menangani isu.
Ketidakjelasan Peran dan Mekanisme
Bisa jadi para menteri belum sepenuhnya memahami peran mereka dalam program ini. Tanpa kejelasan mekanisme tindak lanjut laporan, mereka mungkin enggan memberikan dukungan terbuka.
Isu Komunikasi Internal
Kanal ini dipresentasikan sebagai "Lapor Mas Wapres," yang secara branding lebih menonjolkan Gibran. Meski jelas bahwa kanal ini adalah milik pemerintah, tidak adanya koordinasi komunikasi yang memadai dapat menimbulkan kesan eksklusivitas.
Kenapa Dukungan Menteri Penting?
