Ada fenomena menarik dalam dunia pemerintahan Indonesia yang menjadi sorotan publik: tiga direktur dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini dilantik sebagai Penjabat (PJ) Kepala Daerah. Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK, Budi Waluya, telah ditunjuk sebagai PJ Bupati Ciamis.Â
Selain Budi, dua direktur KPK lainnya juga dipercaya menjadi penjabat kepala daerah di provinsi dan kabupaten lain.Â
Ini adalah langkah baru dalam sejarah lembaga antirasuah yang belum pernah terjadi sebelumnya."Budi Waluya yang dilantik sebagai PJ Bupati Ciamis adalah salah satu dari tiga Insan KPK yang akan mengemban tugas sebagai penjabat kepala daerah," kata Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Jumat (1/11/2024).
Lantas, apa sebenarnya maksud dari pengangkatan ini? Apakah ini sebuah terobosan atau strategi politis di tengah ketidakpercayaan publik terhadap pejabat pemerintah daerah?
Mengapa KPK?
Sebagai lembaga yang dikenal dengan komitmen antikorupsi, KPK secara konsisten berada di garis depan dalam menjaga integritas aparatur negara. Direktur di KPK adalah individu-individu yang telah melalui proses seleksi ketat, memiliki rekam jejak bersih, dan dipandang berintegritas tinggi.Â
Dengan menunjuk para direktur KPK sebagai PJ kepala daerah, pemerintah tampaknya ingin mengirim pesan kuat akan komitmen dalam pemerintahan yang bersih dan transparan.
Ada tiga alasan utama mengapa para pejabat KPK ini ditunjuk:
Menjamin Integritas dan Transparansi
Pejabat daerah memainkan peran kunci dalam menjalankan pemerintahan lokal, dan dengan menempatkan pejabat KPK sebagai pemimpin sementara, diharapkan praktik antikorupsi dapat merasuk lebih dalam ke tingkat pemerintahan lokal. Para direktur KPK ini diharapkan menjadi contoh integritas yang dapat memotivasi pejabat lainnya untuk bekerja lebih transparan dan jujur.
Memperkuat Pengawasan dan Akuntabilitas
Penunjukan ini juga bisa dilihat sebagai langkah strategis untuk mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang di level daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah---bahkan beberapa di antaranya ditangkap langsung oleh KPK. Dengan menempatkan pejabat yang berpengalaman dalam pemberantasan korupsi, pemerintah bisa berharap terjadi pengawasan lebih ketat.
Respons Terhadap Ketidakpercayaan Publik
Langkah ini juga bisa dipandang sebagai respon terhadap tingginya ketidakpercayaan publik terhadap birokrasi daerah. Dengan memberikan kepercayaan kepada orang-orang dari lembaga antirasuah, pemerintah dapat membangun kembali kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
