Hal ini tak lepas dari narasi yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu, bahkan kadang didukung oleh media massa, yang melukiskan para tersangka korupsi sebagai korban dari sistem atau sebagai pihak yang "dizalimi."
Narasi ini jelas berbahaya karena memberikan pembenaran bagi tindakan korupsi dan melemahkan moral publik dalam upaya pemberantasan korupsi.Â
Menganggap koruptor sebagai korban atau pahlawan, dan tidak mendukung langkah-langkah hukum yang diambil lembaga penegak hukum, akan menghambat perlawanan terhadap korupsi yang terus merugikan masyarakat.
Mengapa Publik Perlu Mendukung Pemberantasan Korupsi
Pemberantasan korupsi bukanlah tugas mudah dan membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat. Jaksa Agung dan institusi penegak hukum lainnya sedang berupaya membersihkan negara dari tindakan-tindakan korup yang menggerogoti keuangan negara dan menghambat pembangunan.Â
Publik perlu memberikan dukungan dengan tetap kritis, tetapi tanpa mengesampingkan kepercayaan kepada proses hukum yang berjalan.
Kasus Tom Lembong seharusnya menjadi pelajaran penting bahwa prosedur dan aturan bukan sekadar formalitas, melainkan panduan yang harus dipatuhi demi kebaikan bersama.Â
Kita perlu memberikan ruang bagi lembaga hukum untuk bekerja dengan transparan dan akuntabel, dan menghindari terbentuknya opini yang melemahkan kredibilitas mereka.Â
Hanya dengan demikian, kita dapat menciptakan lingkungan di mana korupsi tidak lagi dianggap lumrah, apalagi dianggap sebagai hal yang bisa dibela.
Menjaga Integritas dan Menciptakan Kesadaran Publik
Sudah saatnya masyarakat bersikap tegas dalam menyikapi kasus korupsi. Mendukung narasi yang membela koruptor hanya akan menghambat kemajuan bangsa dan menciptakan ketidakadilan bagi rakyat yang setiap hari berjuang untuk kehidupan yang lebih baik.Â
